JAKARTA (Independensi.com) – Pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus menggalakan pembangunan infrastruktur. Salah satunya fokus membenahi wajah beranda negeri yang berbatasan dengan negara lain.
Dalam waktu dekat pemerintah kembali akan amembangun 11 pos lintas batas negara (PLBN) lagi hingga 2019. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam) Wiranto mengatakan, 11 PLBN dibangun melihat keberhasilan dari 7 PLBN yang telah beroperasi.
“Tahun lalu kan kita sudah meresmikan 7 PLBN, itu memenuhi program nawacita pemerintah, yaitu membangun dari pinggiran,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).
Wiranto mengatakan, pemerintah juga sepakat membuat rancangan instruksi presiden (inpres) terkait dengan payung hukum pelaksanaan dan percepatan pembangunan 11 PLBN beserta sarana dan prasarana penunjang wilayah perbatasan.
“Di 2019 akan bangun 11 PLBN, tersebar di seluruh wilayah perbatasan,” ujar dia.
Wiranto menjelaskan, rancangan inpres yang tengah disusun ini juga menjadi komitmen yang mengikat bagi kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki peran di PLBN.
Wiranto mengungkapkan, K/L yang berkomitmen dalam percepatan pembangunan 11 PLBN ini antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, hingga Bank Indonesia (BI).
“Rakor tadi diharapkan untuk mempercepat kita buat Inpres, agar mengikat semua K/L, tadi saya tanyakan kesiapannya dan semua siap,” jelas dia.
Dapat diketahui, rapat koordinator (rakor) yang dipimpin Wiranto ini mulai pada pukul 13.30 WIB. Rakor membahas rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan di Ruang Nakula Lantai 6 Kemenko Polhukam.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan beberapa perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian ATR, hingga TNI, dan Polri.