Maret 2019, Pangandaran Raya Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

PANGANDARAN (IndependensI.com) — Kementerian Pariwisata RI menargetkan Pangandaran harus sudah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya saat meninjau lokasi calon KEK di Grand Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Rabu (28/11/18).

“Saya ingin Maret 2019 KEK Pangandaran Raya harus sudah jadi,” kata Menpar yang didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.

Menpar menjelaskan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh KEK adalah hadirnya One Stop Service (OSS). Ini akan mendukung proses perizinan karena hanya cukup dilakukan di satu pintu birokrasi saja. Apabila hal ini terwujud maka diyakini para investor akan berbondong-bondong menanamkan investasinya di KEK Pangandaran.

KEK adalah pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam suatu kawasan. Pangandaran Raya dinilai paling siap untuk dijadikan KEK pertama di Jawa Barat. KEK Pangandaran Raya di kawasan Grand Pangandaran telah siap dengan lahan seluas 196 hektar.

Tiga hal yang diperlukan untuk menunjang Kawasan Ekomomi Khusus Pangandaran Raya, yaitu: Pertama; aksesibilitas seperti infrastruktur jalan dan bandara; Kedua, fasilitas yang meliputi hotel dan destinasi wisata kelas dunia; dan Ketiga, fisibilitas berupa anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan.

Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil menyatakan bahwa akan menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Pariwisata di Indonesia. Hal ini bisa terwujud melalui komitmen dan kemauan.

“Saya sudah memutuskan bahwa Jawa Barat akan jadi provinsi pariwisata karena ada potensinya,” ujar Emil.

“Kami sudah bersepakat memberikan political will,” lanjutnya.

Dalam konteks pariwisata, Emil menuturkan pihaknya akan menggelontorkan anggaran Rp 40-80 Miliar untuk setiap kabupaten/kota agar bisa membuat satu destinasi wisata baru. “Khusus Pangandaran kita naikkan dua kali lipat hingga mencapai Rp 80 Miliar,” jelas Emil.

Hal itu dilakukan sebagai komitmennya memperbaiki infrastruktur pendukung destinasi wisata di Pangandaran. Hal lainnya, yaitu konektivitas transportasi. Pemda Provinsi Jawa Barat akan me-reaktivasi jalur kereta api dari Bandung ke Pangandaran. Karena saat ini melalui jalur darat Bandung-Pangandaran diperlukan waktu tempuh hingga 6,5 jam. Kata Emil, pelebaran jalan darat juga penting dilakukan.

Untuk itu, pengembangan jalur udara juga menjadi alternatif lain melalui revitalisasi Bandar Udara Nusawiru, dimana bandara ini merupakan salah satu aset milik Pemda Provinsi Jawa Barat. Emil mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji frekuensi penerbangan menuju Pangandaran.

“Saya dengan Susi Air sedang mengkaji penambahan frekuensi penerbangan (ke Pangandaran),” ungkap Emil.

Emil menambahkan, penataan kawasan destinasi wisata di Pangandaran akan menjadi fokus lain. Salah satunya, Emil akan me-review kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur agar nantinya bisa dilakukan upaya penataan.

“Wisatawan akan senang kalau banyak pilihan, sehingga tempat tersebut akan banyak dirindukan,” ia mengatakan. Syarat Tiga A Ini Harus Terpenuhi, Jika Ingin Punya Destinasi Wisata Kelas Dunia

Tiga A

Untuk menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia, maka tiga A sebagai prasyaratnya tentu harus pula berkelas dunia. Tiga A tersebut diantaranya Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya dalam acara Media Gathering 2018 yang digelar oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di Pantai Indah Timur Resort, Kabupaten Pangandaran, Rabu (26/11/18).

“Kalau ingin menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia, maka Tiga A-nya harus kelas dunia,” kata Menpar Arief.

Arief menjelaskan, Atraksi meliputi destinasi wisata berupa wisata alam, budaya, dan buatan yang menarik. Aksesibilitas, yaitu infrastruktur menuju kawasan wisata dan infrastruktur pendukung destinasi wisata, seperti bandara kelas internasional. A ketiga, yakni Amenitas, seperti fasilitas umum bintang lima mulai dari hotel, restoran, toko cinderamata, taman hingga fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

Sementara itu, sejalan dengan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat yang ingin menjadikan Jabar sebagai Provinsi Pariwisata, Gubernur Ridwan Kamil yang juga hadir sebagai narasumber dalam Media Gathering tersebut, mengungkapkan strategi pihaknya untuk membuat dunia pariwisata sebagai unggulan di Jawa Barat.

“Keunggulan Provinsi Jawa Barat adalah pariwisata,” ungkap Emil.

“Namun, Jawa Barat ini kurang dipoles. Lima tahun saya akan poles batu kakik permata (Jawa Barat) itu jadi berkilau,” lanjutnya.

Strategi tersebut diantaranya membagi pariwisata menjadi tiga tipe. Pariwisata Tipe 1, yaitu memperbaiki eksisting destinasi yang kurang maksimal. Pariwisata Tipe 2, membuat destinasi wisata baru di 27 kabupaten/kota. Untuk hal ini, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil akan menggelontorkan anggaran Rp 30-40 Miliar untuk setiap kabupaten/kota.

Untuk Pariwisata Tipe 3, Pemda Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan kluster khusus untuk dijadikan kawasan pariwisata melalui KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Ada dua KEK yang sudah disiapkan hingga saat ini, yaitu KEK Pangandaran dan KEK Cikidang, Sukabumi.

“Strategi kita adalah meng-goal-kan Pangandaran sebagai KEK di bulan Maret 2019,” tegas Emil.

Pemerintah Pusat telah menetapkan 10 “Bali Baru” sebagai destinasi unggulan nasional. Namun sayang, tidak ada satu pun destinasi asal Jawa Barat masuk dalam daftar tersebut. Kesepuluh destinasi tersebut, diantaranya: Tanjung Kelayang, Belitung; Danau Toba, Sumatera Utara; Tanjung Lesung, Banten; Kepulauan Seribu, Jakarta; Borobudur, Jawa Tengah; Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur; Mandalika, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; Wakatobi, Sulawesi Tengggara; dan Morotai, Maluku Utara.

Untuk itu, meskipun destinasi di Jabar tidak masuk daftar 10 “Bali Baru”, Emil mendorong Pemerintah Pusat agar Jawa Barat memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Saya sedih ketika tidak ada destinasi di Jawa Barat yang masuk dalam 10 destinasi itu (Bali Baru). Maka saya dorong agar di Jawa Barat ini ada Kawasan Ekonomi Khusus,” katanya.