JAKARTA (IndependensI.com) – Debat perdana capres dan cawapres masih belum menampilkan ide dan gagasan konkret tentang situasi hukum dan korupsi dalam negeri. Padahal sebagai calon kepala Negara harus mampu memberikan suatu solusi agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam negeri berjalan dengan baik.
Pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai tidak ada gagasan baru yang lahir dalam debat capres perdana yang mengangkat tema hukum dan korupsi dari kedua pasangan calon baik Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Agustinus menyangkan pembicaraan kasus seperti Ratna Sarumpaet dan kasus hukum yang sudah berjalan dalam debat perdana capres tersebut. Menurutnya, sebuah kasus tidak bisa mewakili keadaan terkait hukum dan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu rumit.
“Tidak ada hal baru, bahkan seharusnya tidak bicara kasus karena kalau suatu kasus sifatnya yang lebih umum, Presiden itu membuat kebijakan, kalau kasus sifatnya individual dan tidak bisa mewakili keadaan tertentu,” katanya seperti dikutip, Kamis (17/1/2019).
Senada, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan debat capres perdana pilpres 2019 terkait tema hukum dan korupsi masih belum menampilkan gagasan konkret. Ia mempertanyakan, gagasan kedua pasangan calon terkait upaya penguatan KPK.
“Misalnya mau perkuat KPK, apa? (Bagaimana terkait) penyadapan, lalu kepastian keamanan pada komisioner KPK dengan memberikan perlindungan maksimal, itu seharusnya,” ucapnya.
Namun begitu, Chudry mengaku ide peningkatan gaji aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi baik. Menurutnya, hal tersebut telah terbukti berhasil. “Misalnya hakim gajinya sudah 50 juta misalnya, sekarang kita rasakan jarang hakim dagang keadilan, eksekutif pegawai pajak juga sudah berkurang. saya kira itu baik,” katanya.