JAKARTA (Independensi) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terkait pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Tira Tangka Balang.
Penandatangan dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Hubud Nur Isnin Istiartono mewakili Dirjen Perhubungan Udara dengan Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph, di Jakarta Jumat (18/1). Turut hadir dalam acara tersebut pejabat Pemkab Murung Raya serta pejabat di lingkungan Ditjen Hubud.
Kabupaten Murung Raya merupakan Kabupaten terluas di Pulau Kalimantan dengan luas 27.000 km persegi. Jarak tempuh dari Murung Raya menuju Kota Palangkaraya sebagai ibukota Kalimantan Tengah sekitar 400 km atau 9 jam dengan transportasi darat.
Pembangunan bandar udara yang lokasinya tepat berada di jantung Pulau Kalimantan tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di wilayah sekitarnya terutama melalui sektor pariwisata.
Dalam sambutannya, Isnin Istiartono berharap pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi udara di daerah tersebut sebagai fasilitas publik dapat dipergunakan untuk melayani masyarakat pengguna jasa angkutan udara dari dan ke Kabupaten Murung Raya.
“Penandatanganan kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pengoperasian bandara untuk mendukung kegiatan perekonomian, perdagangan dan peningkatan potensi wisata khususnya di Kabupaten Murung Raya,”ujar Isnin.
Isnin mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah setempat dengan mendorong kehadiran Bandara Tira Tangka Balang untuk pelayanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat.
“Sebagai komitmen pemerintah terhadap pentingnya tranportasi udara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi negara sekaligus juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pembangunan dan pengembangan Bandar Udara merupakan satu keharusan,” ujar Isnin. l
Sementara itu Bupati Murung Raya Perdie M. Yoseph dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan bandara akan segera terlaksana.
Saat ini pihaknya sudah membebaskan lahan seluas 82 hektar yang sempat terkendala untuk lokasi bandar udara dengan menggunakan APBD. Juga sudah membangun jalan akses 750 x 60 meter.
“Kami percaya bahwa Ditjen Hubud akan terus mendukung dan melanjutkan kesepakatan bersama ini secara konsisten terhadap pembangunan dan pengoperasian bandara yang sempat terkendala sehingga bisa terlaksana dengan baik,” ujar Perdie.
Perdie pun berharap melalui kehadiran bandara ini dapat meningkatkan potensi daerah.
“Tanpa fasilitas bandara, kami akan terus tertinggal oleh daerah-daerah lain. Maka kami sangat berharap pada Kemenhub melalui Ditjen Hubud agar akhir tahun 2022 bandara sudah bisa selesai dan beroperasi sehingga dapat meningkatkan potensi daerah,” harapnya.