JAKARTA (Independensi.com) – Dalam KUHP lama (warisan Wetboek van Strafrecht), kumpul kebo sejatinya bukan tindak pidana. Tidak ada pasal khusus yang melarang dua orang dewasa lajang hidup bersama. Negara hanya mengatur zina, itu pun dengan syarat salah satu atau kedua pelaku terikat perkawinan. Situasi ini memunculkan “ruang abu-abu” yang cukup pekat menyusul di banyak tempat, aparat ketertiban atau warga bertindak berdasarkan norma sosial dan peraturan daerah. Penggerebekan kerap terjadi, meski dasar hukumnya lemah.
KUHP baru mengubah pendekatan itu. Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan sebagai tindak pidana, tetapi dengan satu penekanan penting: delik aduan absolut. Artinya, negara tidak otomatis bertindak. Satu hal yang menarik disini adalah perubahan paling krusial dan sering disalahpahami yaitu tentang soal siapa yang berhak melapor.
Dalam KUHP baru yang berlaku mulai 2 Jamuari 2026 salah satu pasal mengatur persoalan perbuatan kumpul kebo akan mengatur para tetangga, Ketua RT/RW, ormas atau warga sekitar tidak berwenang melapor termasuk melalui penggrebekan. Aparat lingkungan dan masyarakat dibatasi untuk tidak main hakim sendiri. Sedangkan pengaduan hanya bisa dilakukan oleh suami atau istri (jika pelaku terikat perkawinan), orang tua dan anak (dalam kondisi tertentu).
Pembatasan ini menandai pergeseran penting, hukum pidana tidak lagi menjadi alat kontrol sosial massal, melainkan instrumen terakhir untuk melindungi relasi keluarga yang sah. Pasalnya, Indonesia hidup dalam ketegangan antara norma dan realitas. Urbanisasi, perubahan nilai dan ekonomi membuat pola relasi berubah. Hidup bersama tanpa nikah, meski tidak dominan bukan lagi fenomena asing di kota-kota besar.
Namun di sisi lain, bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat, kumpul kebo dipandang sebagai pelanggaran moral serius yang berdampak pada keteladanan sosial, stabilitas keluarga dan pendidikan nilai serta norma bagi anak-anak. KUHP baru hadir di tengah tarik-menarik ini, berusaha mencari titik temu antara perlindungan pada keluarga dan pembatasan kekuasaan negara.
Vigilantisme Sosial
Pengesahan KUHP baru menandai upaya negara merapikan batas antara moral sosial dan hukum pidana Indonesia, terutama dalam isu sensitif seperti kumpul kebo dan seks di luar pernikahan. Melalui Pasal 412 KUHP yang bersifat delik aduan absolut, negara menutup ruang bagi warga untuk bertindak sebagai hakim jalanan.
Secara positif, KUHP baru berpotensi menghentikan praktik vigilantisme sosial. Penggerebekan warga—yang kerap berujung kekerasan dan persekusi—tidak lagi memiliki legitimasi hukum. Aparat pun dibatasi: polisi tidak dapat bertindak tanpa laporan resmi dari pihak yang berhak, sehingga memberi kepastian hukum dan melindungi ruang privat warga. Negara hanya hadir ketika ada pihak keluarga inti yang benar-benar dirugikan.
Namun, kekhawatiran publik tetap ada. Pasal ini dinilai berisiko mengkriminalisasi relasi privat, terutama jika konflik keluarga berubah menjadi laporan pidana. Tekanan sosial juga tidak otomatis hilang, karena norma masyarakat tetap bekerja di luar hukum. Di wilayah dengan literasi hukum rendah, pasal ini bahkan berpotensi disalahartikan sebagai pembenaran untuk “menggerebek”.
Ingatan publik masih merekam Kasus Persekusi Sejoli di Cikupa, Tangerang (2017), ketika sepasang tunangan dipermalukan, dianiaya dan diarak warga atas tuduhan asusila yang terbukti tidak benar. Para pelaku yakni beberapa warga termasuk Ketua RT dan RW, akhirnya divonis penjara. Kasus ini menjadi pengingat bahwa main hakim sendiri adalah kejahatan, bukan penegakan moral.
Pada akhirnya, KUHP baru bukan alat moral policing, melainkan mekanisme perlindungan terbatas untuk keluarga inti sekaligus tameng terhadap kekerasan massa. Apakah ia menjadi solusi atau memunculkan persoalan baru, sangat bergantung pada ketegasan aparat dan kedewasaan masyarakat dalam memahami batas antara norma sosial dan hukum pidana.
About The Author
