JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah menganggarkan dan hingga Rp 1 triliun untuk pembangunan 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) di tahun 2019. Anggaran akan digelontorkan dalam dua tahap, yakni akhir Februari dan pertengahan Maret 2019.
Hanif berharap, dengan pembangunan BLK tersebut mampu melahirkan sekitar 100 ribu calon pekerja yang siap disalurkan ke berbagai sektor industri. BLK merupakan program pelatihan kerja dari pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai sektor industri. Program dilakukan agar lulusan BLK bisa langsung diserap industri.
BLK menyasar calon pekerja di lingkungan santri pesantren. Hanif menjelaskan anggaran yang dicairkan tersebut masing-masing tahapan sebesar Rp500 miliar. Nantinya, masing-masing pesantren akan mendapat alokasi Rp1 miliar.
Anggaran tahap pertama yang cair pada akhir bulan ini berjumlah Rp350 miliar atau 70 persen dari setengah anggaran yang disiapkan. “Ini (Rp350 miliar) dana pembangunan gedung workshop BLK. Sisanya (Rp150 miliar) akan cair setelah selesai pembangunan gedung workshop,” ucap Hanif di Penandatangan Perjanjian Kerja Sama BLK Komunitas Tahap I di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).
Hanif bilang skema pencairan ini juga berlaku untuk pencairan anggaran BLK tahap kedua pada pertengahan Maret nanti. Lebih lanjut ia memperkirakan pembangunan fisik BLK akan memakan waktu sekitar 3-4 bulan atau sekitar Juni 2019. “Kemudian training instruktur sekitar 1-2 bulan. Jadi rencananya bulan ketujuh (Juli 2019) sudah bisa mulai efektif, sudah mulai dilatih orangnya,” jelasnya.
Dari masing-masing balai, pemerintah menargetkan ada 100 orang santri yang bisa dilatih. Dengan kata lain, jika ada 1.000 BLK, jumlah santri siap kerja yang bisa tercetak mencapai 100 ribu orang. Kehadiran BLK diharapkan bisa meningkatkan potensi santri di berbagai pesantren di tanah air. Selain itu, para lulusan balai diharapkan bisa menjadi calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Di sisi lain, sektor industri diharapkan bisa mendapat calon-calon pekerja yang mumpuni untuk menunjang pertumbuhan industri ke depan. Pada akhirnya, pencetakan lulusan BLK diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran muda di Indonesia.
Pada 2017, pemerintah sudah membentuk sebanyak 50 BLK. Kemudian meningkat menjadi 75 BLK pada 2018. Sementara pada tahun depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa membangun 3.000 BLK.