Jakarta (Independensi.com)
Permainan politik uang atau money politics diperkirakan masih akan terjadi dalam pemilihan umum 2019 terutama menjelang pencoblosan. Meskipun intensitasnya kemungkinan berkurang jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.
“Karena pengawasan kini semakin ketat dan berlapis. Apalagi Bawaslu bersama KPK sudah bekerjasama untuk sama-sama mengawasi praktik politik uang di Pemilu 2019,” kata pengamat politik dari Analis Indopoll Research and Consultan DR Andi Yusran kepada Independensi.com, Minggu (14/4/2019).
Andi Yusran menyebutkan dengan semakin ketatnya pemantauan dan pengawasan termasuk peran partisipasi publik dari berbagai elemen masyarakat membuat pelaku politik uang kini semakin sempit ruang geraknya.
Belum lagi, tuturnya, peran media mainstream dan media sosial luar biasa dalam melakukan pengawasan. Ditambah belum lama ini KPK membongkar amplop-amplop diduga berisi uang suap untuk ‘serangan fajar’ dari tersangka Bowo Sidik Pangarso anggota Komisi VI DPR yang juga caleg dari Partai Golkar.
“Tentunya para pelaku politik uang saat ini akan berpikir panjang atau menjadi ketakutan untuk melakukan praktik politik uang. Sebab saat ini semua mata menyoroti Pemilu 2019,” katanya seraya memperkirakan fenomena Golput pun akan berkurang di Pemilu 2019.
Analisanya karena pemilu kali ini pertama kali dilakukan secara serentak baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Padahal, tutur Andi Yusran, biasanya tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi pada pileg jika dibandingkan pilpres.
“Tapi karena sekarang serentak, saya kira sekarang pileg bisa menarik orang untuk memilih pada pilpres. Saat ini ada banyak caleg terlibat pada pemilu. Maka setidaknya ada terjadi mobilisasi massa,” ujarnya.
Oleh karena itu dia memperkirakan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu 2019 mencapai angka 77,5 persen atau sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).(MUJ).