JAKARTA (IndependensI.com) – Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) menjajaki pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari Suriah. Lembaga yang dipimpin Komjen Pol Drs Suhardi Alius, MH itu memperhitungkan berbagai hal terkait sebelum mengambil keputusan.
“Keputusan belum ada, tapi kami sudah mulai melihat dan menginventarisir berbagai hal terkait masalah itu. Sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia, kami akan memberikan saran terkait hal ini,” kata Suhardi dalam diskusi bertema ‘Para Pengejar Mimpi ISIS: Layakkah Mereka Kembali’ di Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Pastinya, lanjut Suhardi, bila sudah ada keputusan pemulangan, BNPT akan membentu Satuan Tugas (Satgas) yang di dalamnya juga ada dari Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Lihat saja siapa yang berangkat, tapi yang memimpin, kami usulkan BNPT, dimana kami sudah ada Satgas FTF,” kata Suhardi Alius
Dengan Satgas ini, BNPT akan mengkoordinir kementerian dan lembaga terkait tersebut terkait peran masing-masing, baik di Suriah maupun di Indonesia. Dengan demikian, bila ada keputusan terkait pemulangan itu, BNPT bisa menghitung risikonya.
“Kan tadi kita paparkan kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul sehingga harus diprediksi dengan baik dampaknya. Ini bukan sekadar memulangkan orang, tetapi juga terkait ideologi mereka yang sudah keras dan bagaimana mereduksi itu, bagaimana treatment-nya. Itu harus kita pikirkan dengan baik,” jelas Suhardi.
Untuk masalah pemahaman agama, mantan Kapolda Jabar ini mengatakan, pihaknya akan melibatkan dan meminta pendapat para ulama baik dari NU, Muhammadiyah, atau ormas Islam lainnya yang bisa berkontribusi.
Yang penting, ungkap Suhardi, pihaknya bisa mengidentifikasi, meng-cluster-kan, masuk kelompok mana dan seberapa jauh mereka terpapar ideologi radikal. Dari situ, BNPT akan bisa membuat perlakuan yang tepat.
“Bagaimana kita memberikan obat, kalau kita tidak tahu mendiagonasa penyakitkan. Mudah-udahan kita bisa membuat konsep yang pas, sebelum presiden membuat keputusan politik,” tutur Suhardi.
Dari informasi yang didapat, dalam kamp pengungsian di Suriah, terdapat lebih dari 120 orang WNI termasuk perempuan dan anak-anak. Suhardi memastikan, sejauh ini BNPT belum bisa mengklasifikasikan mereka. Rencananya Satgas FTF BNPT akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait masalah ini.
“Yang pasti penanganan masalah ini jangan sampai menimbulkan polemik, apalagi banyak kerawanan yang harus kita pertimbangkan,” tukas mantan Kabareskrim Polri ini.
Pun terkait proses pengadilan yang dijalani para simpatisan ISIS itu, Suhardi menjelaskan, pihaknya lebih suka mereka diadili di Suriah.
“Berani berbuat berani bertanggung jawab. Kalau diproses di sini pasti bermasalah juga, tapi mereka tetap harus bertanggung jawab, terutama dari segi hukum,” tandas mantan Sestama Lemhanas ini.