Anthropolog Sekolah Tinggi Teologia (STT) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pendeta Dr Marco Mahin, MA. (Ist)

Anthropolog: Ada Ruang Menganga Antara Jakarta dan Papua

JAKARTA (Independensi.com) – Anthropolog Sekolah Tinggi Teologia (STT) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pendeta Dr Marco Mahin, MA mengatakan, berbicara tentang Papua berarti berbicara tentang bahagian ujung Timur dari wilayah Indonesia, yang mataharinya lebih tua dua jam dari matahari yang ada di Jakarta.

Hal itu disampaikan Marko Mahin, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019, sehubungan merebaknya kerusuhan di Papua, akibat tudingan monyet para demontrans terhadap mahasisiswa Papua di Surabaya dan Malang, Kamis, 15 Agustus 2019.

Menurut Marco Mahin, membincangkan Papua berarti berbincang tentang satu wilayah yang jauh dari Jakarta baik secara spatial maupun kultural.

Menggunakan fakta historis dan etnografis tentang Papua membawa kita pada satu kesadaran bahwa ada ruang yang menganga lebar antara Jakarta dan Papua. Ruang itu bisa berisi apa saja dengan berbagai kemungkinan yang ditimbulkannya.

Pada tahun 2008, ujar Marco Mahin, ketika sedang melakukan penelitian di pedalaman Merauke-Papua, seorang tua yang bijak berkata demikian kepada saya ”Anak, jangan gunakan ‘kepala Jawa’ untuk memahami masyarakat Papua, tetapi harus gunakan ’kepala Papua”.

Karena itu dalam menyikapi kasus Papua sekarang ini saya memakai “kepala Dayak” saya. Jujur, hati dan pikiran saya bersama saudara-saudara saya orang Papua.

“Saya tahu mereka sekarang meratap dan menjerit. Mereka lelah dengan kekerasan, letih dengan letupan senjata yang menelan korban,” ujar Marco Mahin.

Untuk menyikapi Papua diperlukan model dialog Jakarta-Papua. Kenapa ditawarkan dialog? Karena yang ada selama ini hanya monolog. Jakarta ngoceh sendiri tentang Papua.

Papua dibicarakan, didiskusikan, dirapatkan, diseminarkan, dipresentasikan, tetapi pada sisi lain juga didiamkan, dibungkamkan dan tidak bicara. Dalam monolog, Papua bisu, tanpa suara, sementara Jakarta berceramah menyampaikan petuah.

Ini adalah komunikasi yang tidak seimbang, yang melahirkan posisi sosial yang tidak setara. Jakarta didudukkan pada posisi superior, Papua pada posisi inferior.

“Janganlah menempatkan Jakarta-Papua pada oposisi biner, yaitu posisi saling berhadapan untuk saling meniadakan. Papua dan Jakarta harus pada posisi setara, seimbang, saling dengar-saling bicara. Harus ada kesepakatan untuk duduk bersama dalam posisi setara,” ungkap Marco Mahin.

Pertanyaan penting yang patut diajukan adalah apakah orang Papua menghendaki dialog?

Karena tak dapat disanggah bahwa tembok penghalang dialog pun dibangun oleh orang-orang Papua, yaitu dengan adanya kecurigaan tinggi kepada pemerintah, misalnya penyakit babi di lembah Baliem dilihat sebagai upaya sistematis yang sengaja dilakukan untuk menghancurkan orang Papua dan merampas tanah orang Papua.

“Contoh lain adalah HIV AIDS juga dilihat sebagai hasil kerja intelijen untuk memusnahkan orang Papua,” ungkap Marco Mahin.

Hal ini berarti perlunya partisipasi aktif masyarakat Papua untuk membangun dialog yang dimulai dari dialog internal orang Papua, dilanjutkan dengan dialog warga Papua dan dialog dengan wakil-wakil orang Papua yang berada di dalam dan luar negeri.

Pada puncaknya, baru dilakukan dialog antara wakil-wakil pemerintah Indonesia dan orang Papua.

Dialog menjadi sangat penting mengingat bahwa orang Papua itu bukanlah entitas tunggal. Mereka adalah entitas sosial yang jamak.

Mereka, ujar Marco Mahin, sangat beragam, karena itu sangat mungkin sekali mereka mempunyai ambisi, keinginan, rencana dan harapan yang sangat beragam pula.

Satu dengan yang lain bisa seiring-sejalan, tumpang-tindih, bergesekan bahkan bisa saling berlawanan. Karena itu perlu dilakukan dialog internal antara orang Papua sendiri.

Melalui dialog internal, masalah representasi yaitu siapa yang berhak mewakili berunding dan bicara dapat ditentukan.

Bahkan bahan yang mau dibicarakan dan dirundingkan juga dapat ditentukan. Dengan demikian, maka kemungkinan lahirnya “dialog semu” yaitu dialog yang tidak mewakili dan tidak membicarakan kepentingan orang Papua dapat diminimalisir.

Pengakuan bahwa orang Papua bukanlah entitas tunggal, mesti diikuti dengan pengakuan bahwa pihak Jakarta pun bukanlah entitas tunggal.

Di pihak Jakarta, lanjut Marco Mahin, tentunya ada banyak silang-sengkarut kepentingan yang saling berkelindan satu dengan yang lain. Hal itu tentunya harus terurai jelas sebelum dialog dilakukan.

Karena itu sepatutnya pihak Jakarta juga melakukan dialog internal sebelum melakukan dialog dengan Papua. Sehingga yang duduk dan bicara dalam meja dialog adalah betul-betul representasi eksistensi real Jakarta dan sama sekali bukan badut untuk menipu orang Papua.

Ruang antara Papua dan Jakarta akan terisi dengan dialog yang otentik apabila yang berdialog adalah representasi otentik kedua belah pihak.

Namun dialog semu, ungkap Marco Mahin, akan terjadi apabila keduanya atau salah satu, bukan representasi otentik. Inilah rumitnya dialog, karena merupakan jalan panjang yang melingkar-berliku, namun inilah “jalan keselamatan” yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak agar tiba pada ”kebenaran” dan “hidup” dan luput dari “ketidak-benaran” dan “kematian” (Aju).