Jakarta (Independensi.com)
Pengamat politik dan kebijakan publik DR Andi Yusran meminta Presiden Joko Widodo jangan “kambinghitamkan” atau menyalahkan pemerintah daerah yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Alasan dia karena perizinan dan tata guna hutan ada di tangan pemerintah pusat. Sehingga setelah izin keluar yang mengawasi dan membina terkait implementasi perizinan adalah pemerintah pusat.
“Jadi tidak sewajarnya Presiden menyalahkan pemda dalam kasus karhutla,” tutur Yusran kepada Independensi.com, Selasa (17/9/2019) menanggapi pernyataan Jokowi seusai rapat terbatas penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam.
Dikatakannya juga kalau pemda selain minim kewenangan juga minim anggaran dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya.
“Jangankan untuk menangani karhutla, gaji guru honerer saja harus dihentikan karena keterbatasan dana,” kata pengamat politik dari Indopol Research and consulting.
Presiden Jokowi usai menggelar rapat terbatas di Pekanbaru Riau, Senin malam menilai Pemda Riau tidak mendukung upaya penanggulangan karhutla yang terjadi di Propinsi tersebut.
“Pasukan kita tambahkan. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan,” kata Jokowi.
Dikatakan juga Jokowi kalau pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah untuk mencegah terjadinya karhutla.
“Tapi perangkat-perangkat ini tidak ditertibkan secara baik. Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin satu titik api ketahuan dulu sebelum menjadi ratusan titik api. Apalagi yang kita hadapi bukan hutan tapi lahan gambut,” kata Presiden.
Presiden pun mengingatkan pada rapat bulan 15 Juli di Istana Negara bahwa pencegahan karhutla mutlak harus dilakukan. Karena kalau sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut dari pengalaman bertahun-tahun yang dialami sangat sulit memadamkannya.
Rapat terbatas dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkopolhukam Wiranto, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar dan sejumlah bupati dan wali kota.(MUJ)