JAKARTA (Independensi.com) – Presiden Joko Widodo menilai Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum optimal membelanjakan anggarannya. Padahal, belanja Pemda diharapkan sebagai salah satu yang mendorong demand side dalam pemulihan ekonomi nasional dampak pandemi Covid 19.
“Saya sudah ingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi dan kabupaten/kota Rp 182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi,” kata Presiden Jokowi di dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 pada Selasa (4/5/2021).
Diungkapkannya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk 2022 masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Presiden Jokowi mengatakan, fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Oleh sebab itu, belanja pemerintah harus dipercepat terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya dan mendorong belanja masyarakat.“Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar,” tuturnya.
Selain itu, kata Presiden Jokowi, sektor industri juga harus terus didorong untuk mulai bangkit dan pekerja dapat mulai bekerja.
“Domestic supply side harus ditingkatkan, tapi semua dilakukan dengan protokol ketat. Jangan ditawar soal ini,” ungkapnya.