JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai. Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan tetap menjadi program prioritas Kementerian PUPR pada tahun 2019. “Selain infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan . Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Salah satunya adalah PISEW yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa. Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi yang bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.
Secara nasional dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018), PISEW telah menyentuh 1.664 kecamatan dari total target 2015-2019 sebanyak 2.564 kecamatan. Program PISEW tahun 2018 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 540 miliar. Dari jumlah tersebut, mayoritas digunakan untuk pembangunan jalan sebesar 84,9% dari total anggaran atau Rp 447,69 miliar. Sedang sisanya, digunakan untuk pembangunan drainase, jembatan, air bersih, sanitasi, dan tambatan perahu.
Di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2018 pelaksanaan PISEW tersebar di 15 Kecamatan pada 5 Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan produksi, salah satunya di Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan terselenggaranya PISEW di Kecamatan tersebut, saat ini antara desa Bukit Harapan dan desa Sumber Mulya telah memiliki akses penghubung baik dalam mendistribusikan hasil perkebunan maupun dalam transportasi.
Kepala Desa Bukit Harapan Heru Wahyono sangat mengapresiasi adanya pembangunan jembatan melalui program PISEW yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang telah banyak memberi manfaat kepada warga kedua desa. “Jembatan yang dibangun ini merupakan satu-satunya akses penghubung antara Desa Bukit Harapan dan Desa Sumber Mulya. Sehingga warga dari Bukit Harapan tidak perlu lagi memutar jauh ke Kota Ketahun Untu menuju Desa Sumber Mulya yang secara administrasi sebenarnya bersebelahan, namun terpisahkan oleh Sungai Air Mupal Bawah,” terang Heru.
Sementara, salah satu warga Desa Bukit Harapan, Maksum mengungkapkan bahwa dengan adanya jembatan sekarang warga dapat dengan mudah mendistribusikan hasil perkebunan. “Masya Allah, kami sangat senang dengan adanya jembatan ini karena akses ke Kota Ketahun yang merupakan tempat menjual hasil perkebunan sawit dan karet menjadi sangat dekat. Selain itu, pihak pabrik yang biasa membeli hasil kebun kami sekarang dapat masuk ke sini sehingga biaya pendistribusian hasil perkebunan menjadi berkurang dan alhamdulillah penghasilan kami jadi bertambah,” ungkap Maksum.
Pengentasan Kekumuhan
Selain PISEW, Kementerian PUPR di Provinsi Bengkulu juga melakukan penataan kawasan permukiman kumuh melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP)-Phase 2 yang dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan di daerah. Salah satunya di Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu, hasil penataan kawasan telah sangat membantu warga Sawah Lebar dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Anggrek.
Abdul Alim, warga Sawah Lebar mengungkapkan bahwa sebelum adanya program tersebut, Kelurahan Sawah Lebar belum banyak memiliki jalan lingkungan sehingga warga terkadang harus memutar jauh untuk menuju ke tujuan yang secara jarak terletak sangat dekat.
“Dengan adanya pembangunan jalan dan jembatan ini sangat memberikan kemudahan bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari. Sebelumnya kami terpaksa memutar jauh untuk menuju Puskesmas dan tempat mengaji padahal jaraknya sebenarnya cukup dekat hanya saja tidak dapat dilalui karena belum adanya akses jalan dan jembatan penyeberangan untuk ke sana,” ujarnya.
Salah satu pengelola BKM Anggrek, Irnawati sangat mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program NUSP-2 tersebut dan berharap adanya keberlanjutan peningkatan pembangunan di Kelurahan Sawah Lebar. Pada tahun 2018 di Kelurahan Sawah Lebar, program NUSP-2 selain telah membangun jalan lingkungan (rabat) sepanjang 2 km yang menghubungkan 5 RT di kelurahan tersebut juga telah membangun drainase lingkungan dengan total sepanjang 3 km dan 8 plat decker yang dimanfaatkan dalam penanganan banjir di Kelurahan Sawah Lebar.