PRAHA (IndependensI.com) – Permasalahan foreign terrorist fighters (FTF) returnees yang dipulangkan atau kembali dari daerah konflik di Suriah masih menjadi polemik. Negara-negara Eropa barat kebanyakan hanya menerima anak-anaknya saja. Tentunya hal ini telah menjadi perhatian serius dunia internasional. Kerja sama dengan negara-negara lainpun terus dilakukan Indonesia melaui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani FTF tersebut dalam mencari solusinya.
Hal ini terlihat saat Kepala BNPT Suhardi Alius melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko Jakub Kulhanek di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Ceko di Praha, Jumat (29/11/2019) lalu.
“Tentunya penting sekali bagi Indonesia untuk meljalin kerjasama dalam rangka berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait penanganan FTF tersebut,” kata Suhardi dalam pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT yang juga didampingi Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Budiono Sandi, dan Direktur Kerja Sama Bilateral Kris Erlangga, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini juga belum mengambil keputusan politik untuk menerima kembalinya FTF dari medan konflik. Indonesia memiliki sekitar 500 FTF di Suriah termasuk perempuan dan anak-anak
“Tentunya jumlah tersebut sebenarnya kalau dipersentasi dapat dikatakan kecil dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Muslim Indoensia yang mencapai lebih dari 200 juta orang. Bahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan FTF dari negara bekas Uni Soviet yang mencapai 10.000 dan FTF dari Xin Jiang, Cina yang mencapai 5.000 orang,” ujar mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI ini.
Kepala BNPT mengatakan dengan tegas bahwa terorisme tidak dapat dikaitkan dengan agama, kebangsaan, atau peradaban apapun. Ini dapat dibuktikan dengan adanya serangan teroris yang terjadi di Selandia Baru, Sri Lanka, dan di Texas, AS. Masalah serius yang dihadapi Indonesia adalah terjadinya beberapa serangan teror bom seperti di Surabaya dan Sumatera Utara yang pelakunya melibatkan para wanita yang terpapar paham radikal lebih keras dari suaminya.
“Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama berbagi informasi dengan Republik Ceko ini guna mencari solusi terkait dalam penanganan FTF Returnees melalui kerangka perjanjian kerjasama MoU seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan beberapa negara lain,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Dalam kesempatan tersebut alumni Akpol tahun 1985 ini juga menjelasakan tentang strategi pencegahan terorisme dengan pendekatan lunak (soft approach) yang belum dilakukan oleh negara lain. Di antaranya adalah Program Deradikalisasi dan Rekonsiliasi Nasional yang mempertemukan 124 mantan napi teroris dan 51 korban dari aksi terorisme untuk memelihara budaya pengampunan.
“Selain itu kami juga sudah membentuk Duta Damai Dunia Maya pada lingkup Nasional, Regional ASEAN sebagai upaya untuk menyebarkan pesan positif guna melawan propaganda terorisme melalui internet dan media sosial. Bahkan pada tahun 2020 nanti BNPT juga berencana akan membentuk Duta Damai Dunia Maya Global,” tutur mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Dalam pertemuan itu Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama pihaknya berkunjung ke Republik Ceko. Namun demikian dirinya mengakui telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia di Jakarta, Ivan Hotek.
“Bahkan kami (Indonesia) pada bulan Juni kemarin bersama Slovakia juga sudah menandatangani MoU kerjasama penanggulangan terorisme di Bratislava,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini yang alam kesempatan tersebut juga didampingi Duta Besar RI untuk Republik Ceko, Kenssy Dwi Ekaningsih.
Menurutnya, BNPT adalah lembaga setingkat Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mengkoordinir 36 Kementerian dan Lembaga (K/L) karena BNPT yang harus mengidentifikasi akar masalah terorisme di Indonesia.
“Terorisme adalah ancaman global namun setiap negara memiliki akar masalah yang berbeda-beda menyebabkan munculnya serangan terror. Itulah sebabnya kerjasama internasional sangat diperlukan tidak hanya dalam lingkup bilateral tapi juga regional dan multilateral,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Ceko Jakub Kulhanek yang dalam kesempatan tersebut didampingi antara lain oleh Direktur Dinas Intelijen Republik Ceko sangat senang bisa bertemu dengan Kepala BNPT. Menurutnya masalah terorisme ini telah menjadi masalah global yang hanya bisa diatasi melalui kerjasama internasional
“Walaupun letak geografis antara Ceko dan Indonesia sangat jauh, namun seluruh dunia mengakui bahwa teroris tidak mengenal batas negara. Seluruh komuntas internasional dituntut untuk bekerjasama dalam memerangi terorisme. Dan kami bersyukur bisa melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia,” kata Kulhanek.
Dirinya mengatakan bahwa Republik Ceko sangat berharap dapat bekerjasama lebih serius dengan pemerintah Indonesia. Namun dirinya mengatakan bahwa Republik Ceko tidak memiliki lembaga penanggulangan terorisme yang terpusat seperti BNPT. Terorisme di Republik Ceko ditangani oleh Badan Intelijen Domestik dan Luar Negeri, serta Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.
Bahkan draft MoU yang disampaikan oleh BNPT telah dipelajari dan dikoreksi di beberapa pasalnya. Dan pemerintah Ceko sedang menyusun bentuk penandatanganan kesepakatan kerjasama lebih luas yang tidak hanya mencakup terorisme, kerana selama ini Indonesia dan Rep. Ceko telah menjalin kerja sama Police to Police terutama dalam bidang penanganan ‘Searching for Wanted and Missing Person’.
“Karena kami (Ceko) merupakan anggota Uni Eropa dan masuk dalam koalisi NATO yang mengandalkan Badan Intelijen dan Kepolisian dalam menangani terorisme serta melindungi warga Ceko dari ancaman ekstremisme kekerasan,” ujarnya.
Kulhanek mengatakan bahwa pemerintah Republik Ceko merasa bersyukur karena sampai saat ini belum pernah terjadi insiden serangan terorisme di Republik Ceko. Dan bahkan pemerintahannya juga belum melihat adanya indikasi warga Ceko yang pergi ke Suriah.
“Tetapi kami mulai mewaspadai meningkatnya propaganda hate speech melalui media sosial yang benyebar di dalam kehidupan masyarakat Ceko yang makin berbahaya dari sebelumnya. Kami mengatasi masalah ini dengan menggelar operasi khusus yang menganalisa isu-isu kebencian terhadap pemerintah yang semakin meresahkan dan perlu ditanggapi dengan serius,” kata Kulhanek.
Dirinya menyampaikan permohonan maaf karena Menteri Dalam Negeri Republik Ceko yang awalnya akan menerima delegasi BNPT berhalangan hadir karena harus mengikuti rapat dengan parlemen Republik Ceko.