GRESIK (Independensi.com) – Permasalahan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di kabupaten Gresik, mendapat atensi serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk mencarikan solusi terbaik agar bencana musiman itu dapat ditanggulangi.
Untuk itu Wakil Gubernur (Wabup) Jawa Timur Emil Elistianto Dardak melakukan pertemuan dengan Bupati, Wakil Bupati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Gresik yang membidangi masalah kebencanaan.
Rencana pembangunan tanggul Kali Lamong menurut Wagub Emil, sudah masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di Jawa Timur.
“Untuk mendukung rencana itu, kami mengajak semua komponen termasuk pemerintah didaerah untuk mengawal suksesnya Perpres 80. Karena, hal ini merupakan salah satu upaya kami bersama wilayah terdampak banjir, utamanya Kabupaten Gresik untuk duduk bersama mencari solusi,” katanya, Jumat (3/1).
Ia juga mengungkapkan, bahwa pembangunan tanggul Kali Lamong membutuhklan dana yang besar dan harus melibatkan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BBWS) serta Kementerian terkait.
“Pembangunan tanggul Kali Lamong yang membentang di Gresik hingga Mojokerto membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu butuh pemetaan yang matang agar anggaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang direncanakan,” ujarnya.
Dihadapan Bupati, Wakil Bupati dan OPD Gresik yang terkait, Emil berharap ketersediaan lahan yang paling rendah resiko dampak genangan air perlu disiapkan. Terutama wilayah yang tidak padat penduduk dan bukan areal persawahan.
“Kami bersama BBWS telah melakukan identifikasi dan pemetaan lahan yang paling rendah resiko terdampak genangan air, lupaan Kali Lamong,” tegasnya.
Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan bahwa banjir dari luapan Kali Lamong maupun Bengawan Solo menjadi bencana tahunan di sejumlah daerah seperti Mojokerto hingga Gresik.
“Di Gresik terdapat 5 Kecamatan yang terdampak banjir, jika air Kali Lamong maupun Bengawan Solo meluap. Untuk itu, melalui pertemuan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, BPWS, kami ingin penanganan banjir di Gresik dapat segera teratasi,” harapnya.
“Kami ingin ada progres kedepan terkait dengan penanganan banjir ini, terutama di wilayah yang kritis agar menjadi skala prioritas yang ditentukan sesuai teknis,” tukasnya.
Penanganan Kali Lamong, menurut Sambari memang menjadi kewenangan BPWS. Namun pihaknya terus berupaya keras agar dapat dicarikan solusi sehingga banjir dapat tertangani dan tidak terjadi lagi.
“Kami optimis dengan masuknya penanganan Kali Lamong, yang masuk pada perpres 80 tahun 2019. Dapat segera terealisasikan sehingga mampu memberikan solusi terbaik dalam upaya penanganannya nanti, agar tidak ada lagi banjir,” pungkasnya. (Mor)