JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri mengatakan, jika sudah tak ada solusi dari Kementerian Kesehatan terkait persoalan BPJS Kesehatan, maka tak ada jalan lain selain Presiden Jokowi harus turun tangan.
Hal itu dikatakan Abidin dalam Rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Menteri Kesehatan RI, DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, serta Dirut BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).
“Saya menganut paham, politik tak ada jalan buntu selalu ada jalan keluar. Masih ada jalan. Jalannya apa? sebenarnya masih ada jalan ke Presiden langsung,” kata Abidin.
Terkait cara untuk sampai ke Presiden, Abidin mengatakan bisa melalui ratas atau rapat kabinet. Intinya, tegas Abidi, Menteri harus menyampaikan persoalan BPJS ini kepada Presiden.
Abidin juga meminta semua pihak mengamati kinerja BPJS Kesehatan agar menemukan akar permasalahan kenaikan iuran.
“Masalah keuangan di BPJS harus ada penyelesaian juga. Jadi dramatisasinya rakyat selalu mempertanyakan iuran sekian padahal Direksinya gajinya sekian. Sebenarnya kerja yang mandiri adalah otomatis seperti PBI, TNI, Polri, PNS pusat itu sudah otomatis peserta kesehatan. Saya kira kinerja dari BPJS kesehatan pun menjadi catatan,” tandasnya.
Seperti diketahui, pemerintah tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Padahal sebelumnya pemerintah dan komisi IX DPR telah sepakat untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kelas III.