Diskusi daring bertema Polemik Pabrik Semen Matim, Sabtu (30/5/2020). (Ist)

Tambang Semen di Manggarai Timur Berjalan Mulus, Lemahnya Kontrol Masyarakat Sipil

MANGGARAI (Independensi.com) – Ijin pendirian Pabrik Semen dan Tambang di Lingko Lolok dan Kampung Luwuk, Manggarai Timur menjadi kontrofersi karena dinilai tidak relevan dengan basis pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Ijin yang diberikan Bupati Andreas Agas tersebut berjalan mulus karena lemahnya kontrol dari masyarakat sipil di Manggarai Timur.

Wempy Hadir, pengamat komunikasi politik,Direktur Eksekutif Indopolling Network menilai lemahnya daya kritis masyarakat sipil Manggarai Timur dalam menilai setiap kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Dia mengatakan, Pemda hanya mendapatkan input dari kelompok elit yang memiliki kepentingan kelompoknya.

“Peran masyarakat sipil di Manggarai Timur masih sangat lemah, karena kehadiran lembaga pendidikan dan LSM kritis tidak muncul. Kebijakan yang dibuat oleh Pemda tidak mendapatkan feedback dari kelompok intelektual dan masukan hanya berasal dari kelompok elit yang punya kepentingan. Maka tidak heran, keputusan yang dibuat selalu mendapat penolakan dari masyarakat,” Kata Wempi dalam diskusi daring bertema Polemik Pabrik Semen Matim, Sabtu (30/5/2020).

Selain itu, Wempi juga menegaskan kepada masyarakat agar bisa belajar dari sikap Gereja Katolik di Manggarai yang getol menanyakan tolak ukur untuk kegiatan Tambang di Manggarai Raya.

“Lembaga Gereja getol menolak hadirnya tambang. Ini adalah alternatif di tengah minimnya peran kelompok kritis,” Ujar Wempi.

Senada dengan Wempi, Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Resarch Database Indonesia, mempertegas pentingnya peran kelompok penekan terutama Gereja.

Ferdi mengatakan, melawan korporasi tambang Gereja harus menjadi pilar utama dan mengambil posisi yang jelas untuk
menolak kehadiran Tambang.

“Kelompok penekan itu penting. Pilar terdepan kita adalah Gereja. Kita sedang melawan korporasi, lawan raksasa yang punya segalanya,” ungkap Ferdi Hasiman.

Elemen masyarakat sipil, tambahnya, bisa terpecah karena uang. Saya kira Gereja, mulai dari Bapak Uskup, dalam persoalan tambang, jangan ambil jalan yang netral.

“Dalam gerakan sosial, apalagi ketika lagi advokasi masyarakat yang tak berdaya, Gereja harus ambil posisi yang tegas. Gereja harus berani memberi masukan kepada Bupati. Bahkan harus punya sikap bahwa investasi tambang itu tidak dikehendaki,” tegas Ferdi.