DEPOK (Independensi.com) – Masih adanya siswa miskin yang ditolak oleh sekolah negeri di Kota Depok tentu sangat bertentangan dengan nilai nilai luhur PANCASILA, demikian dikatakan oleh Roy Pangharapan Ketua DKR Kota Depok di Depok, Kamis (2/6).
Menurut Roy Pangharapan, banyak anggota DKR Depok yang miskin ditolak di sekolah negeri, baik tingkat SMP maupun SMA dan SMK di Depok.
Untuk itu, DKR kota Depok hari ini melakukan advokasi dengan mengadakan aksi damai ke perwakilan Dinas pendidikan Propinsi Jawa barat dan Walikota Depok.
Dalam kesempatan Aksi Solidaritas ini DKR Kota Depok menyatakan sikap agar Gubernur Jawa Barat dan Walikota Depok untuk menghentikan sementara proses PPDB sampai semua anak siswa miskin di terima di sekolah negeri.
Ada sekitar 50 siswa miskin tingkat SMP dan SMA/SMK sebanyak 25 an siswa yang belum mendapatkan sekolah.
“Aksi ini terpaksa dilakukan ditengah masa pandemi oleh karena para pemangku kebijakan pendidikan di kota Depok Jawa Barat tidak perduli dan menutup telinga atas pelanggaran Sila ke 5 dari Pancasila,” tegas Roy Pangharapan.
Peserta aksi kurang lebih 100 orang didominasi oleh ibu-ibu dari Relawan DKR Kota Depok, Kamis (2/7) dengan sasaran aksi ke SMA Negeri 1 Depok sebagai simbol perwakilan Dinas pendidikan Propinsi Jawa barat. Aksi akan diakhiri di Kantor Walikota Depok.
Semua peserta aksi tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker.
“Ya kami sadar, ini masih dalam suasana pandemi dan PSBB, tapi kami tetap harus bersuara, karena ada ketidakadilan,” tegas Roy Pangharapan.