JAM Pidsus Ali Mukartono (baju putih) bersama uang barang-bukti kasus korupsi Kondensat sebesar Rp97 miliar yang dieksekusi dan kemudian disetorkan ke kas negara.(foto/muj/independensi)

Selain Eksekusi BB Kondensat, Kejagung Tetap Buru Honggo Wendratno

JAKARTA (Independensi.com)
Kejaksaan Agung tetap akan memburu buronan kasus korupsi kondensat jatah negara Honggo Wendratno yang telah dihukum 16 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidang secara “in absentia”.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Ali Mukartono mengatakan untuk mencari Honggo yang sudah berstatus terpidana, pihaknya akan bekerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk dengan pihak Interpol.

“Jadi selain kita mengeksekusi barang-bukti berupa kilang dan uang, juga tetap jadi PR kita untuk mencari terpidana bekerjasama dengan Interpol guna mengeksekusi yang bersangkutan,” kata Ali di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (7/7).

Ali menyebutkan barang-bukti yang dieksekusi pihaknya hari ini berupa uang sebesar Rp97 miliar dan kilang LPG milik PT TLI yang berada di Tuban, Jawa Timur.

Namun dia menegaskan untuk uang sebesar Rp97 miliar yang hari ini langsung disetorkan pihaknya kepada kas negara bukanlah merupakan sebagai uang pengganti.

“Tapi perampasan keuntungan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf D Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi,” katanya.

Dia menyebutkan adapun uang pengganti yang harus dibayar terpidana Honggo sesuai putusan pengadilan sebesar 128 juta dolar AS yang nantinya diperhitungkan dengan nilai kilang LPG PT TLI.

Seperti diketahui dalam kasus korupsi Kondensat, Honggo dihukum 16 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan dan harus membayar uang pengganti 128 juta dolar AS atau pidana penjara enam tahun.

Selain itu pengadilan memutuskan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp97 miliar dan kilang LPG milik PT TLI yang disita pada tahap penyidikan dirampas untuk negara.

Putusan tersebut sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Karena sampai batas waktu yang ditentukan Honggo maupun pengacaranya tidak mengajukan upaya banding.

Ali mengungkapkan juga untuk dua terdakwa kasus yang sama yaitu Raden Priyono mantan Kepala BP Migas dan Djoko Harsono mantan Deputi Finansial dan Ekonomi BP Migas, pihak jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding.

Alasannya karena JPU tidak sependapat dengan putusan pengadilan yang menghukum kedua terdakwa masing-masing empat tahun penjara. Sedang JPU menuntut agar kedua terdakwa dihukum masing-masing 12 tahun penjara.(muj)