PALU (IndependensI.com) – Program sinergi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama 38 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah berlangsung di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sejak 2018 sampai 2020, telah membuka eksklusivitas bagi kelompok jaringan potensi radikal terorisme yang semula tertutup menjadi lebih terbuka.
Hal tersebut dikatakan Kepala BNPT Boy Rafli Amar pada acara Rapat Koordinasi dan silaturahmi Kepala BNPT dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam Penanggulangan Terorisme yang berlangsung di kantor Gubernur Sulteng, Palu, Senin (10/8/2020).
“Selain terbuka untuk menerima program, juga muncul kesadaran dari jaringan kelompok radikal tersebut untuk mau bekerjasama melakukan usaha-usaha mencegah penyebaran paham radikal terorisme dengan masyarakat di sekitarnya dan sadar akan kesalahan masa lalunya,” ujar Boy Rafli dalam sambutannya.
Lebih lanjut Kepala BNPT menjelaskan bahwa silaturahmi dengan Forkopimda Sulteng ini juga sebagai upaya melanjutkan program sinergi dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme yang berbasis kepada pembangunan kesejahteraan.
“Karena tim sinergi ini sudah bekerja sejak beberapa tahun yang lalu di antara 38 Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah. Dan provinsi Sulawesi Tengah ini termasuk yang dalam program menjadi pilot project selain provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur,” kata mantan Waka Lemdiklat Polri ini.
Oleh karena menurutnya dalam kunjungan ke Sulteng ini pihaknya ingin memantapkan kembali program yang akan dilaksanakan pada 2020 dan yang akan datang. Yang mana ini sekaligus untuk melihat hasil program sinergi yang telah dilaksanakan tahun lalu.
“Yang mana antara lain pada 2019 telah melakukan pembangunan rumah susun di Kabupaten Poso, lalu ada bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sejumlah tempat, yang kita harapkan ingin kita melihat hasilnya seperti apa. Di samping itu tentu dengan unsur dari pemerintah daerah dengan Bapak Gubernur dengan staf kita ingin mematangkan kembali hal-hal yang ingin kita laksanakan di tahun 2020 ini,” ujar alumni Akpol tahun 1988 ini
Kepala BNPT juga mengatakan bahwa kunjungan ke Sulteng ini juga dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme bagi masyarakat umum. Karena pada prinsipnya pembangunan yang dilakukan tim sinergi ini ada pembangunan yang sifatnya fisik dan nonfisik.
“Yang nonfisik ya tentu kita terus berupaya agar penyebarluasan paham radikal intoleran teror itu tidak berkembang. Oleh karenanya kita terus bersama dengan unsur masyarakat untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang berada di provinsi Sulawesi Tengah ini,” ujar mantan Kapolda Papua ini.
Namun demikian dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme ini menurutnya tentu bukan hanya dari dari unsur BNPT dan Pemerintah Daerah saja, namun juga melibatkan unsur-unsur pemudadan juga unsur-unsur dari akademisi. Dengan harapan narasi kebangsaan ini akan semakin baik diterima masyarakat terutama generasi muda.
“Karena kita harus menyelamatkan generasi muda kita ini dari pengaruh paham radikal intoleran yang tentunya hari ini juga mereka (kelompok radikal) ini juga menggunakan media sosial dalam menyebarkan paham-pahamnya. Nah ini yang kita harus bersama-sama mencegahanya,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.
Menurutnya, pencegahan paham radikal bagi masyarakat ini tidak sekedar pada literasi dan edukasi saja namun juga ada kegiatan seperti focus group discussion (FGD) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Yang penting bagaimana semua elemen masyarakat kita ini tetap didalam sebuah pemahaman yang sama, dalam menyikapi fenomena pengaruh paham paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” kata Kepala BNPT.
Dan hal ini tentunya tidak hanya diberikan kepada kelompok pemuda saja, tetapi semua kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme juga harus diberikan pemahaman mengenai bahaya paham radikal terorisme. Karena hal ini tentunya harus menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan penyebaran paham radikal terrorisme.
“Tentunya seluruh lapisan masyarakat. Tidak kepada orang-orang tertentu, tetapi semua lapisan masyarakat, tidak melihat profesinya, tidak melihat agama, tidak melihat usia, tetapi yang jelas tentunya kita sadar bahwa hari ini era bonus demografi. Jadi kelompok produktif itu sangat dominan, oleh karenanya itu jangan lupa kelompok dominan inilah yang ke depan nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang,” kata mantan Kapolda Banten ini mengakhiri.
Rencana Aksi Daerah
Sementara itu Gubenrur Sulteng Longki Djanggala mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan konflik sosial dan penanggulangan terorisme yang terjadi di Sulteng sebagaimana tertuang di Rencana Aksi Daerah (RAD).
“Kepala Daerah mulai dari Gubernur sampai dengan Bupati/Walikota sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah, telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI dan Polri serta forum-forum kemasyarakatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” ujar Longki Djanggala.
Dikatakanmnya Pemprov Sulteng sangat serius dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dan tentu juga adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa aman dan nyaman jika konflik tidak terjadi. Khusus kelompok radikal di Kabupaten Poso, tentunya tidak hanya Pemerintah Daerah yang berkeinginan kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama jajaran TNI-Polri.
“Yang lebih penting lagi ada sinergitas yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di daerah terhadap berbagai ancaman keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa pencegahan paham radikal terorisme terhadap masyarakat sendiri dari pihak Pemprov sendiri selama ini telah melakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti halnya yang telah dilakukan beberapa Kementerian/Lembaga saat melakukan hal tersebut secara nasional.
“Contoh di Dinas Pertaniuan Sulteng telah mensupply bahan-bahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal yang terdampak dengan paham paham radikal itu. Pemberdayaan pertaniannya, perkebunannya, ini agar supaya mereka itu tidak ikut ikutan dengan segala macam kegiatan yang negatif itu,” kata mantan Bupati Parigi Moutong ini.
Acara silaturahmi ini dihadiri Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira, Kapolda Sulteng, Irjen Syahril Nursal, Komandan Korem 132/Tadulako Brigjen Farid Makruf, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng Brigjen I Nyoman Astawa, Wakapolda Sulteng Brigjen Nurwidiyanto, serta beberapa perwakilan dari beberapa K/L terkait lainnya.
Dalam kunjungannya ke Sulawesi Tengah, Kepala BNPT didamping Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Hendri Paruhuman Lubis, Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas (Karorenkummas) Bangbang Surono, Direktur Dradikalisasi Irfan Idris, serta pejabat lainnya.
Usai melakukan silaturahmi dengan Forkopimda Sulteng, Kepala BNPT dan rombongan juga melakukan Rakor di Markas Polda Sulteng untuk mendenganrkan paparan Kapolda Sulteng mengenai perkembangan mengenai Satgas Operasi Tinombala dalam memburu kelompok radikal terorisme Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.