JAKARTA (IndependensI.com) – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan sebuah keputusan yang sulit.
Dia menjelaskan, jika PSBB dilakukan kembali makan akan muncul tekanan dari ekonomi, namun jika tidak dilakukan penyebaran wabah COVID-19 semakin besar dan akan kembali mempengaruhi ekonomi.
“Sebenarnya ini memang pilihan yang cukup sulit, karena kita bisa melihat bahwa beban dari sisi ekonomi kalau tidak dilakukan PSBB ini justru akan semakin besar,” terangnya dalam Podcast Tolak Miskin dengan tema PSBB Jakarta Terulang, Ekonomi Kejang-kejang, Minggu (13/9/2020).
Menurutnya era new normal juga belum bisa memulihkan ekonomi Indonesia seutuhnya. Konsumsi yang menjadi motor ekonomi RI masih terbilang rendah.
Jika melihat dari hal itu pengetatan PSBB Jakarta menurut Bhima patut dilakukan. Sebab ekonomi tidak sepenuhnya pulih, namun penyebaran COVID-19 semakin besar yang justru nantinya akan berdampak kembali ke ekonomi.
Namun konsekuensi penerapan PSBB Jakarta menimbulkan gejolak ekonomi secara jangka pendek. Salah satu yang sudah terlihat adalah kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah.
Tak hanya itu, PSBB Jakarta jika dilakukan juga disinyalir akan menimbulkan gelombang PHK baru yang dia sebut sebagai gelombang ketiga PHK selama masa pandemi dan menjadi puncaknya.
“Kita memang harus bersiap menghadapi lonjakan pengangguran tahap 3 atau PHK gelombang 3. Gelombang 1 waktu Maret PSBB awal, gelombang 2 itu saat PSBB dilonggarkan, nah harapannya gelombang 3 ini merupakan puncak dari PHK massal,” terangnya.
Selain itu Bhima juga meyakini kuartal III-2020 ini Indonesia akan resmi masuk jurang resesi. Namun dia yakin jika PSBB Jakarta dilakukan secara serius kuartal IV-2020 mulai ada perbaikan dan di kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi akan kembali positif.