JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Meski demikian masih saja ditemukan beberapa kekeliruan di dalam UU kontroversial tersebut. Hal ini diakui oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno
Pratikno mengakui terdapat kesalahan teknis dalam penulisan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pratikno pun mengatakan kekeliruan tersebut tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja.
“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” kata Pratikno dalam pesan singkat, Selasa (3/11).
Pratikno menjelaskan pihaknya setelah menerima berkas RUU Cipta Kerja dari DPR telah dilakukan review. Kemudian menemukan sejumlah kekeliruan bersifat teknis.
“Kemensetneg juga telah menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk disepakati perbaikannya. Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi,” ungkap Pratikno.
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, kesalahan redaksional dalam pasal di UU Cipta Kerja membuat pasal tersebut tidak berlaku. Dia mengatakan, perbaikan sudah tidak bisa dilakukan.
Hal itu menanggapi kesalahan pada pasal 6 BAB III UU Cipta Kerja. Pasal tersebut tidak selaras dengan pasal yang dirujuk yaitu pada pasal 5 (1) huruf a yang tidak ada.
“Apa dampak hukumnya? Pasal-pasal yang sudah diketahui salah, tidak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerapan pasal saja, harus persis seperti yang tertulis,” katanya kepada wartawan, Selasa (3/10).
Menurut Bivitri, kesalahan demikian dapat memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke Mahkamah Konstitusi agar UU Cipta Kerja dibatalkan.
Sehingga ada kepastian hukum pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Tidak ada jalan lain lagi untuk mengoreksi pasal tersebut.
“Apa yang bisa dilakukan? Kalau pemerintah mau membuat ada kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan Perppu. Karena UU ini tidak bisa diubah begitu saja. Kalau cuma perjanjian, bisa direvisi, dengan membubuhkan tanda tangan semua pihak di samping, kalau di UU tidak bisa, tidak diperbolehkan menurut UU 12/2011 dan secara praktik tidak mungkin ada pembubuhan semua anggota DPR dan presiden di samping,” terang Bivitri.
Kesalahan pada UU Cipta Kerja itu membuktikan buruknya proses pembentukan undang-undang tersebut. Bivitri mengatakan itu akibat jika tujuan buruk menghalalkan segala cara.
“Yang jelas semakin nampak ke publik, bagaimana buruknya proses ugal-ugalan seperti ini. Seakan-akan mengerdilkan makna pembuatan UU, padahal UU itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya, dan itupun sudah disimpangi dengan tidak partisipatif dan tidak transparannya proses penyusunan dan pembahasan. Ini akibatnya kalau tujuan buruk menghalalkan segala cara,” tutup Bivitri.