JAKARTA (Independensi.com) -Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah menyambut kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menaikkan besaran kredit tanpa agunan menjadi Rp 100 Juta.
Namun, kebijakan ini perlu dikawal sehingga benar-benar tepat sasaran dan menyentuh mengusaha mikro dan kecil.
“Kami menyambut baik kebijakan Pak Presiden Jokowi, yang sangat baik ini, karena akan memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk memperoleh tambahan modal,” jelas Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO), Dr. Laurensius Manurung, SE, MM kepada media di Jakarta, Selasa (7/4/2021).
Hal ini menanggapi kebijakan pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Rapat Terbatas pada 5 April 2021.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden meminta agar KUR tanpa jaminan dinaikkan dari plafonnya menjadi Rp100 juta. Sementara kredit untuk UMKM yang sebelumnya berkisar antara Rp500 juta-10 miliar ditingkatkan hingga mencapai Rp20 miliar.
Dia mengatakan, HIPMIKIMDO akan ikut menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan ini, sehingga pengusaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam HIPMIKIMDO dapat menyiapkan berbagai persyaratan untuk memperoleh kredit usaha kecil.
Sebenarnya, kata Laurensius, kebijakan-kebijakan seperti ini yang pro pengusaha kecil sangat diperlukan, karena kontribusi usaha kecil dan menengah bagi ekonomi nasional ini sangat besar. “Kami yakin kalau UMKM cepat pulih dan bangkit, maka akan membangkitkan ekonomi nasional. Kita harap ke depan agar pemerintah semakin memberikan kemudahan dalam berusaha, terutama untuk UMKM,” tuturnya.
Menurutnya, HIPMIKIMDO juga menyadari kesulitan akses terhadap modal bagi usaha mikro dan kecil, sehingga pihaknya tidak henti-henti berusaha menjalin kerjasama dan komunikasi dengan institusi perbankan sehingga memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM.
Menurut Laurensius, pihaknya mengharapkan kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran, sehingga pengusaha kecil dan mikro yang selama ini kesulitan modal dapat menambah modal.
“Kita semua tentu tidak mau, mereka yang seharusnya mendapatkan kredit tapi tidak memperolehnya. Sebaliknya, ada yang tidak berhak justru itu yang dilayani,” tegas Laurensius.
Dia mengatakan, kalau pemerintah melibatkan, maka pihaknya selalu siap untuk memfasilitasi anggota HIPMIKIMDO untuk menggunakan kesempatan ini. “Kita siap dorong dan fasilitasi, apalagi kalau pemerintah melibatkan secara resmi. Ini kesempatan yang baik dan semoga berjalan baik,” katanya.
Mengenai kemungkinan kebijakan ini dimanfaatkan pengusaha yang semestinya tidak berhak, Laurensius mengatakan, kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi, tetapi pihaknya percaya adanya niat baik dari semua pihak. “Ya kami minta supaya UMKM benar-benar diberikan kesempatan untuk menambah modal bagi usaha yang dijalani,” katanya.