JAKARTA (Independensi.com) – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) yang kedua di tahun 2022. Tema yang diusung adalah “Wujudkan Sinergitas Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan di Laut Dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”.
Kegiatan secara langsung turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, yang membuka Rapim Bakamla RI sekaligus menyampaikan arahan kepada seluruh peserta secara hybird, berpusat di Mabes Bakamla RI, Senin (7/3/2022).
Mahfud selaku ketua forum keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut menyampaikan arahannya dalam peningkatan kinerja Bakamla kedepan. Pertama, pertajam organisasi Bakamla utamanya pada tataran eselon pelaksana yang terdispersi melingkupi wilayah Indonesia. Kedua, lengkapi piranti lunak untuk kepentingan pembinaan dan penggunaan kapal-kapal patroli serta berbagai Standart Operating Prosedure (SOP) yang akan dijadikan pedoman standar keamanan laut nasional.
Ketiga, cetak dahulu pelaut-pelaut yang tangguh dan hebat di laut, yang mampu bertahan hadapi tantangan alam laut dan yang menguasai taktis dan teknis kepelautan. Setelah itu lengkapi juga dengan kemampuan pertolongan dan keselamatan di laut, serta kemampuan penegakan hukum di laut hingga penyidikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengucapkan rasa terima kasihnya atas perkenan kehadiran dan arahan dari Menkopolhukam. Tidak dipungkiri, arahan yang diberikan selain tepat sasaran, namun juga mendukung perkembangan Bakamla RI sesuai dengan tantangan terkini yang dihadapi.
Aan Kurnia turut menyampaikan paparannya terkait penekanan pokok kebijakan Kepala Bakamla RI tahun 2022 guna menjadi perhatian bagi pelaksanaan tugas di seluruh Satuan Kerja (Satker) di Bakamla RI. Terbagi menjadi empat ruang lingkup penekanan Kepala Bakamla RI, diantaranya (1) Direktif Presiden RI yang disampaikan pada Rapim TNI/Polri 2022. (2) Outcome dan Evaluasi kinerja 2021. (3) Situasi eksternal Bakamla RI terkait dengan political will pimpinan, Banglingstra, dan isu kamla potensial di tahun 2022. Dan (4) sasaran dan penekanan arah kebijakan dan rencana pokok tahun 2022.
Dijabarkannya, dalam Rapim TNI/Polri beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini dunia sedang mengalami peningkatan ketidakpastian. Disebutkan bahwa setidaknya ada tiga penyebab yaitu: pertama, Revolusi Industri 4.0 yang mendorong disrupsi teknologi, sehingga teknologi cepat berubah dan berkembang sangat cepat yang mendorong ketidakpastian produksi barang dan jasa. Kedua, pandemi global yang memukul sektor ekonomi sehingga mempengaruhi kapasitas dan kapabilitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian terhadap perencanaan yang telah disusun. Ketiga, adanya perang yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi dunia.
Transformasi Ekonomi
Untuk menghadapi tantangan ini, Presiden menegaskan harus dilakukan pendekatan baik dalam skala makro dan juga mikro. Menurut Presiden, beberapa langkah yang perlu diambil meliputi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, ekonomi hijau dan digitalisasi. Hilirisasi industri mengandung pengertian bahwa Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah. Produk ekspor diwajibkan berupa bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ekonomi hijau adalah pemberdayaan sumber daya alam untuk energi seperti pembangunan PLTA.
Langkah selanjutnya yaitu pemindahan IKN merupakan upaya makro untuk pemerataan baik ekonomi, infrastruktur dan populasi. Sebagaimana diketahui, 58% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terdapat di Pulau Jawa, dan 56% populasi juga berada di Pulau Jawa. Selain itu, aspek disiplin nasional juga sangat penting, mengingat salah satu potensi nasional Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM).
Kegiatan ini turut menghadirkan beberapa pejabat tinggi negara untuk memberikan pembekalan peserta Rapim Bakamla RI melalui daring yakni Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Menpan RB yang diwakili oleh Sesmen PANRB Rini Widyantini dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Plt. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Abdul Kadir Jailani.