“Mestinya pemerintah memberikan kemudahan haknya rakyat secara langsung, jangan sampai kebijakan BBM bersubsidi dimainkan oleh pengusaha atau oknum-oknum tertentu,” ujarnya, Minggu (10/9).
“Teknologi MyPertamina kita dukung, tapi pemerintah mesti merubah sistem BBM bersubsidi. Sebab, jangan sampai BBM bersubsidi dijadikan sebagai alat politik, itu menipu rakyat. Apalagi, jika kemudian dimainkan melalui pengusaha atau oknum-oknum tertentu,” tuturnya.
Dia menyebutkan, bahwa DPR RI saat ini tengah melakukan pembahasan tentang BBM bersubsidi dan hingga kini belum selesai. Karena, keputusannya akhir baru pada Agustus mendatang dan akan dibacakan Presiden. Termasuk APBN terkait berapa besaran BBM bersubsidi, serta subsidi listrik untuk rakyat.
“Keputusan berapa besaran BBM bersubsidi, termasuk subsidi listrik kepada rakyat baru nanti akan dibacakan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Bulan Agustus 2022,” tegasnya.
Sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD 1945, Hisjam menjelaskan, bahwa negara dalam hal ini pemerintah wajib menjamin terciptanya kemakmuran rakyat.
“Ada 4 macam subsidi, yang harus dikelola dan ditata dengan baik. Karena, sejak orde baru sering dijadikan sebagai alat politik. Seperti subsidi pangan, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan dan subsidi energi. Maka hal itu, sekarag harus ditata kembali,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, sebagai pimpinan komisi X DPR RI, pada periode tahun 2014-2019 yang lalu. Pihaknya pernah menginisiasi adanya subsidi pendidikan secara langsung, lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP) bersama Menteri Pendidikan saat itu.
“Kami pernah membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk anak-anak sekolah tingkat SD sekian, SMP sekian, maupun SMA sekian, bahkan hingga beasiswa mahasiswa, itu semua tepat sasaran, karena diberikan langsung kepada yang bersangkutan, bukan kepada sekolah,” tukasnya.
Seharusnya sambung Hisjam subsidi energi, termasuk BBM dan listrik sebagai kebutuhan dasar rakyat maka pemerintah harus menyiapkan subsidi. Semacam sistem Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam subsidi energi tersebut.
“Katakanlah disebut Kartu Indonesia Energi (KIE), regulatornya dari Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial, tetapi konsultanlah yang harus jadi pelaksana, bukan pemerintah”,imbuhnya.
Juga, masih kata Hisjam pihak konsultan yang berwenang melakukan seleksi dan bertanggungjawab bilamana terjadi pelanggaran terhadap subsidi energi tersebut.
Konsepsi subsidi energi secara langsung itu sebulan lalu, pada FGD Pertamina bersama Holding dan Sub Holding sudah tersampaikan dan Ibu Nike dari Pertamina setuju dengan subsidi energi yang dilakukan secara langsung kepada rakyat, tidak ditaruh di Pertamina sehingga Pertamina bisa bekerja sesuai profesionalismenya, mencari keuntungan,” papar politisi Partai Golkar ini.
“Iya, saya pilih konsep Pak Ridwan Hisjam subsidi energi secara langsung kepada rakyat,” pungkasnya.
Seperti diketaui, Pemerintah pusat telah menerbitkan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui sistem apkikasi MyPertamina kepada rakyat. Kini, masih pada tahap uji coba, dimulai 1 Juli hingga 30 September 2022. (Hen)