JAKARTA (Independensi.com) – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyatakan prihatin dan miris melihat maraknya kasus korupsi di Indonesia, kasus OTT Walikota Bandung yang belum setahun menjabat menambah panjang daftar kasus korupsi pejabat negara. “Selain kepercayaan rakyat menurun kepada pejabat publik, maraknya kasus korupsi juga menghambat investasi”, katanya di Komplek Perumahan DPR RI, Jakarta (18/4/2023).
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebut bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, satu satu hambatan utama bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah korupsi. “Padahal Indonesia memerlukan banyak investasi terutama direct investment agar terjadi akselasi dalam perokomian kita, terutama paska pandemi, investasi di IKN juga kurang laku jika korupsi masih tinggi,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebagai yang terendah di era Reformasi, sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. “IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110, padahal sebelumnya berada di peringkat ke-96 secara global, penurunan ini berarti ada masalah yang tidak dibenahi,” katanya.
Legislator perempuan PKS ini menyebut membaiknya fiskal Indonesia beberapa tahun belakangan lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas. Sehingga menurutnya pemerintah harus mendorong ekonomi ditumbuhkan melalui investasi. “Tentunya Investasi yang dapat memberikan nilai tambah produk, dan menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan angka kemiskinan,” tutupnya.