JAKARTA (Independensi.com) – Dampak perubahan iklim maupun polusi udara yang semakin serius menuntut keberpihakan politik pada upaya mitigasi gas rumah kaca terutama dari sektor energi.
“Antara lain dengan dukungan penuh pada pembangunan energi baru dan terbarukan di seluruh Indonesia,” kata pakar lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Mahawan Karuniasa secara online dalam Seminar Nasional tentang Politik Perubahan
Iklim dan Energi Terbarukan, Minggu (03/09/2023).
Mahakawan menyebutkan juga melansir dari Peta Jalan Nationally Determined Contribution NDC Indonesia memberikan catatan transisi energi Indonesia butuh dana sekitar Rp3.500 triliun.
“Artinya tidak mungkin terwujud tanpa dukungan politik. Politik Hijau menjadi syarat mutlak Indonesia yang menggadang visi berdaulat, maju dan berkelanjutan ditahun 2045,” tutur CEO EnvironmentInstitute (ENVIRO) dan juga Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network).
Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Paul Butarbutar yang juga menjadi nara sumber menggarisbawahi perlunya dukungan masyarakat pada pengembangan energi bersih.
“Selain konservasi satwa dilindungi seperti orangutan dan lainnya tentu dapat dilakukan bersamaan dengan pembangunan energi bersih,” ungkap Paul dalam seminar yanh diselenggarakan di UIN Syahada Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Sedangkan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, menyampaikan pembangunanPLTA
di Batang Toru akan menghasilkan energi bersih serta turut menjaga ekosistem hutan disekitarnya. “Karena juga membutuhkan air untuk operasinya.(muj)