JAKARTA (Independensi.com) – Di tengah meningkatnya aksi boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, Danone AQUA menjadi salah satu sasaran boikot. Namun, upaya perusahaan untuk klarifikasi malah berujung pada kontroversi etika setelah mencatut nama Nadirsyah Hosen, seorang cendekiawan Islam dan akademisi, tanpa izin.
Kontroversi ini bermula dari publikasi artikel berbayar di CNN Indonesia pada 13 Mei 2024. Artikel tersebut menggunakan nama Nadirsyah Hosen untuk mendukung pandangan terhadap produk boikot. Namun, Nadirsyah Hosen mengungkapkan bahwa dia tidak pernah dihubungi oleh pihak Danone Indonesia, AQUA, maupun CNN Indonesia. Merasa dirugikan, Nadir langsung menyampaikan protes keras.
“Kutipan asal catut ini merugikan saya secara pribadi maupun profesional sebagai akademisi dalam isu sensitif di kalangan umat. Ini juga bisa mencederai identitas saya sebagai tokoh Islam yang selama ini dipercayai oleh umat, khususnya oleh kalangan Nahdlatul Ulama, melalui pendapat dan opini saya yang tersebar di sejumlah buku, artikel, ceramah, maupun medsos,” ungkap Nadir dalam akun Instagram pribadinya.
Nadirsyah Hosen menuntut agar Danone AQUA, Danone Indonesia, dan CNN Indonesia segera meminta maaf secara resmi dan menghapus namanya dari artikel tersebut. Menanggapi hal ini, Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Taufik Damas, menyayangkan sikap perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel tersebut.
“Saya menyayangkan sikap gegabah mengutip pandangan orang, apalagi seorang cendekiawan muslim seperti Gus Nadir, tanpa mewawancarai atau pemberitahuan. Itu merupakan salah satu hal yang tidak etis dan pelanggaran,” kata Damas.
Taufik Damas juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Nadirsyah Hosen, menegaskan bahwa tindakan mencatut nama tanpa izin adalah sebuah kesalahan serius yang merugikan pihak lain. “Oleh sebab itu, saya mendukung Gus Nadir agar CNN Indonesia dan Danone AQUA meminta maaf,” tutupnya.
Kontroversi ini menambah panjang daftar masalah etika yang melibatkan perusahaan besar dalam upaya mereka merespons aksi boikot dan krisis reputasi. Langkah selanjutnya dari pihak-pihak terkait akan menjadi sorotan publik yang menantikan penyelesaian yang adil dan transparan.