Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir dalam hearing bersama sejumlah pihak terkait bersama masyarakat ring satu yang daerahnya berada di sekitar KEK JIIPE.
“Kami banyak menerima laporan dari masyarakat, bahwa selama ini rekrutmen tenaga kerja baik di PT Freeport tidak transparan. Bahkan, kesempatan warga lokal Gresik untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja sangat minim dan cenderung sulit,” ujarnya, Rabu (30/10).
Melalui hearing lanjut Syahrul, diharapkan akan ada solusi yang berarti bagi masyarakat Gresik dan warga ring satu KEK JIIPE khususnya. Karena, sesuai dengan rencana awal pembagunannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Dipertemuan ini, kami berharap ada komitmen serius dari PT Freeport maupun operator KEK JIIPE dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal Gresik. Untuk itu kami juga meminta data base kepada PT Freeport, terkait berapa jumlah pekerja riilnya by name by address, ” tegasnya.
Sementara, Kepala Desa (Kades) Kramat Taufiq, menuturkan bahwa selama ini warganya yang berada di ring satu PTFI seolah di kesampingkan dan tidak dihargai keberadaannya.
“Jangan untuk bisa masuk bekerja di PT Freeport, untuk meminta informasi ada lowongan kerja apa tidak disana kita tidak bisa. Kenapa saya katakan ini, karena HRD Freeport ketika saya mintai informasi melalui WA (Whatsapp) tidak pernah menjawab,” katanya.
Padahal selama PT Freeport beroperasi lanjutnya, ia selalu dan hampir setiap saat selalu mendapatkan pertanyaan dari warganya terkait peluang kerja yang sebelumnya telah dijanjikan oleh pihak perusahaan.
“Perlu diketahui pula, bahwa semenjak adanya proyek pembangunan JIIPE warga Desa Kramat yang mayoritas sebagai petambak dan nelayan harus kehilangan mata pencaharian. Karena, terdampak proyek reklamasi yang terjadi di sekitar wilayah kami. Sehingga, banyak tambak yang terkena abrasi laut dan untuk melautpun warga kesulitan,” tukasnya.
“Sebelum adanya JIIPE warga kami dalam sehari mampu mendapatkan penghasilan sekitar Rp 300 – 500 ribu perhari. Namun, sekarang antara biaya ke laut dengan penghasilan yang didapatkan tidaklah sebanding. Karena, ikan sulit didapatkan para nelayan,” tandasnya.
Terpisah Vice President Government Relation & Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia, Harry Pancasakti menyampaikan saat ini pihaknya memiliki tenaga kerja sebanyak 1440 orang.
“Dari total 1440 pekerja itu, 715 hasil rekrutmen internal dan sisa sebanyak 725 pekerja dari pihak kontraktor,” imbaunya.
Terkait data base yang diinginkan DPRD Gresik, Hari mengaku masih akan melakukan validasi data terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan.
“Untuk data para pekerja kami akan berikan jika semua datanya sudah masuk dan valid,” pungkasnya.
Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri jajaran managemen PT Freeport Indonesia juga hadir perwakilan operator KEK JIIPE, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Camat Manyar dan Kades yang berasal dari Pulau Mengare dan Manyar serta ormas dan perwakilan elemen mahasiswa. (Mor)