Foto : Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, usai melaksanakan kegiatan Musrenbang perempuan 2026

Bupati Gresik Ajak Perempuan Terlibat Aktif Untuk Tentukan Arah Pembangunan Daerah

Loading

GRESIK (independensi.com) – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik Jawa Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Putri Cempo, dipimpin langsung oleh Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, diharapkan bisa menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk menentukan arah kebijakan daerah yang lebih peka gender dan berkelanjutan.

“Suara perempuan adalah fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang adil, karena perempuan seringkali menghadapi tantangan harian yang unik. Sehingga aspirasinya sangat dibutuhkan, agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan. Baik dari sektor pendidikan hingga ekonomi,” ujar Bupati dalam sambutannya, Selasa, 10 Februari 2026.

“Musrenbang Perempuan ini, merupakan ruang bagi ibu-ibu untuk menyampaikan gagasan nyata. Saya ingin perempuan Gresik berdaya secara ekonomi dan memiliki pola pikir yang cerdas, karena dari ibu yang hebat akan lahir generasi masa depan yang berkualitas dan berdaya saing,” sambungnya.

Sementara Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Titik Ernawati, menambahkan bahwa Musrenbang tahun ini secara khusus menggodok sepuluh isu strategis yang mendesak. Seperti, penguatan literasi keuangan keluarga untuk membentengi masyarakat dari bahaya judi online, percepatan penurunan angka stunting, hingga pemenuhan fasilitas publik yang aman dan ramah bagi perempuan serta kelompok rentan.

“Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari pelaksanaan (10-11 Februari), dengan peserta yang terdiri dari organisasi perempuan, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapan kaum perempuan,” tuturnya.

“Hasil musyawarah ini nantinya akan diformulasikan menjadi usulan prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten guna memastikan pembangunan infrastruktur sosial di Gresik tetap inklusif,” tegasnya.

Titik menambahkan, bahwa Bupati berharap forum ini tidak hanya sekedar diskusi lalu berhenti. Namun, mampu menghasilkan aksi nyata yang dapat segera dirasakan manfaatnya.

“Pemerintah ingin membangun Gresik secara inklusif, di mana perempuan, anak, dan penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah,” pungkasnya. (Mor)

About The Author