![]()
BEKASI (Independensi.com)- Kesehatan, merupakan hak setiap warga negara. Maka, pemerintah harus menyediakan, bahkan. mendekatkan layanan kesehatan. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
Sejalan dengan hal itu, pentingnya pemeriksaan kesehatan secara dini melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kemudian penerapan pola hidup sehat, peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemerataan tenaga medis.
Bahkan, pemerintah wajib mendorong penguatan pembiayaan kesehatan, agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan hidup yang lebih sehat dan produktif.
Penegasan itu disampaikan Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 62 tahun 2026, kemarin, di Bekasi.
Ia juga menekankan, salah satu dari tiga prioritas pemerintahannya tahun 2027, adalah sektor kesehatan. Terkait hal itulah, pihaknya segera meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebagai upaya memperkuat jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Melalui UHC Prioritas, akan memperkuat jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan penanganan ketika membutuhkan pelayanan medis.
“Ke depan, Kita ingin memastikan ketika masyarakat sakit, mereka bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan. Jangan sampai ada hambatan administratif yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh layanan,” tegasnya.
Puskesmas 24 Jam
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya Puskesmas dan klinik, agar mampu memberikan pelayanan selama 24 jam.
Kemudian, pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) harus tetap tersedia pada malam hari untuk menangani masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis segera.
Karena itu, Asep menekankan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan dan pegawai di Puskesmas, akan dikaji untuk mendukung rencana penguatan layanan tersebut.
Bupati Asep juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan maupun program Jamkesda. Maka, tidak ada kendala regulasi maupun administrasi yang menghambat masyarakat ketika mengakses fasilitas kesehatan.
Disampaikan, pemerintahannya akan mengupayakan penyelesaian kewajiban pembiayaan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. (jonder sihotang)




