JAKARTA (Independensi.com) – Komisi II DPR RI mengapresiasi usulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai perlunya dibentuk satuan tugas (satgas) untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 mendatang.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus melalui sambungan telepon kepada para wartawan, Jumat (11/9/2020).
“Dari awal saya sudah setuju mengenai usulan pembentukan satgas sebagai lembaga tertentu bagian dari pelaksanaan pengawasan. Itu sesuatu yang sangat bagus juga dalam rangka koordinasi lintas institusi,” kata Guspardi.
Artinya, lanjut Guspardi, KPU harus ketat dalam pelaksanaan tahapan dan Bawaslu juga harus secara ketat melakukan pengawasan.
“Kemudian KPU dan Bawaslu melakukan koordinasi dengan aparat karena aparat ini tentu agak lebih ditakuti oleh masyarakat ketimbang orang yang berpakaian sipil,” jelasnya.
Guspardi mengungkapkan, Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu (PKPU) baru saja disahkan, di mana ada revisi yang berkaitan tentang pelaksanaan penyelenggaran
“Sekarang kita akomodir hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Di situ secara rigid sudah disampikan, penyelenggara masyarakat yang berkaitan dengan pilkada harus memakai APD memakai masker jaga jarak dan lainnya,” ungkapnya.
Menurut Guspardi, yang menjadi persoalan adalah aktualisasi di lapangan.
“Pengawasan yang dilakukan secara tidak ketat dan kurangnya koordinasi dengan TNI, Polri, dan Satpol PP inilah yang menyebabkan kerumunan itu tanpa diduga dan ketika itu juga TNI-Polri tidak siap karena memang koordinasi yang tidak bagus,” tutur alumnus magister manajemen Universitas Bung Hatta ini.
Oleh karena itu, Guspardi berharap kepada penyelenggara pilkada untuk melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, dan Satpol PP.
“Hal ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan tahapan berikutnya. Ini harus diantisipasi dan kita harus tegas kepada para paslon ketika mengambil nomor ini juga saya yakin akan terjadi hal yang sama,” pungkasnya. (Daniel)