JAKARTA (Independensi.com) – Dalam rangka meningkatkan akses air minum aman bagi masyarakat DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I (SPAM Jatiluhur) dengan memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, di Provinsi Jawa Barat. Percepatan pembangunan SPAM Jatiluhur I ditandai dengan penandatanganan perjanjian Kerja sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dengan Direktur Keuangan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur Zali Yahya dan Direktur Operasional PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur Hendra Rachmanto di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (19/02/2021).
Selanjutnya pada saat yang bersamaan dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dengan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dan Penandatanganan Perjanjian Regres antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo. Acara penandatangan perjanjian juga disaksikan secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
“Kita niatkan dengan niat yang baik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini, karena tujuannya sama untuk melayani masyarakat 4.750 liter per detik. Ini memang masih kurang bagi Jakarta, namun ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya.
Menurut Menteri Basuki, pembiayaan pembangunan SPAM Jatiluhur I melalui skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP) diharapkan dapat melengkapi komponen pembiayaan infrastruktur selain anggaran Pemerintah.
“Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa pembangunan di bidang air minum melalui KPBU misalnya SPAM Umbulan, Semarang Barat, Lampung, dan Banjarbakula. Dengan KPBU ini banyak sekali yang mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” tutur Menteri Basuki.
Proyek SPAM Regional Jatiluhur I diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi sebesar Rp 1,7 triliun dalam masa kerjasama 30 tahun. Konstruksi pembangunannya mulai dilaksanakan pada Agustus 2021 dengan masa kerja 2,5 tahun atau selesai pada awal 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan infrastruktur melalui skema KBPU seperti proyek SPAM Regional Jatiluhur I sangat tepat untuk mendorong pemulihan ekonomi dampak Pandemi COVID-19. Keberhasilan skema KPBU dalam penyediaan air minum perpipaan akan turut meningkatkan akses layak dan akses aman air minum sesuai amanat RPJMN 2020-2024 yang saat ini akses layak air minum baru mencapai 85%, Sedangkan akses aman air minum, baru mencapai 15 % yang ditargetkan menjadi 30% pada tahun 2024.
“Proyek SPAM ini merupakan salah satu proyek infrastruktur yang sangat penting untuk menyediakan air minum dan air bersih bagi masyarakat, bahkan pada saat Pandemi seperti ini semakin penting karena bagian dari membangun ketahanan dan imunitas bagi masyarakat. Kalua dilihat dari manfaat sosial dan ekonominya jelas luar biasa sangat besar, bahkan lebih besar dari biaya investasinya kalau biaya proyek bisa dijaga tata kelolanya dengan baik,” tutur Menteri Keuangan. (wst)