YERUSALEM (IndependensI.com) – Israel memberikan persetujuan akhir bagi pembangunan 352 rumah di permukiman di Tepi Barat, yang diduduki, kata gerakan anti-permukiman, Kamis (11/1/2018), tentang pembangunan yang dilihat warga Palestina membahayakan peluang negara masa depan mereka.
Kelompok Peace Now mengatakan pertemuan komite perencanaan Administrasi Sipil untuk Tepi Barat, yang dikelola militer Israel, pada Rabu (10/1/2018) itu juga memindahkan rencana 770 rumah pemukim lain ke tahap lebih maju.
Permukiman adalah salah satu masalah paling panas dalam upaya menghidupkan kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina, yang terhenti sejak 2014.
“Saya pikir, yang Israel lakukan adalah penghancuran disengaja dan terencana dengan baik atas penyelesaian dua-negara dan kemungkinan pembentukan negara Palestina,” kata Mustafa Barghouti, anggota parlemen Palestina, mengenai keputusan komite tersebut.
Warga Palestina menginginkan Tepi Barat untuk negara masa depan mereka, bersama dengan Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Sebagian besar negara menganggap ilegal permukiman yang dibangun Israel di wilayah yang didudukinya pada perang Timur Tengah 1967.
Israel membantah bahwa permukimannya ilegal. Pemerintahnya mengatakan masa depan mereka harus ditentukan dalam perundingan damai dan bahwa penolakan orang-orang Palestina untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan mengumumkan berakhirnya konflik yang telah berlangsung puluhan tahun merupakan hambatan nyata bagi perdamaian.
Sekitar 500.000 orang Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang menampung lebih dari 2,6 juta orang Palestina.
Hagit Ofran, juru bicara Peace Now, mengatakan bahwa putaran baru persetujuan konstruksi tersebut bukanlah “perubahan dramatis” dari langkah tahun lalu, ketika Israel memberikan lampu hijau untuk 6.742 proyek perumahan di Tepi Barat – sebuah angka yang digambarkan oleh Peace Now sebagai tertinggi sejak 2013.
Namun, dia mencatat bahwa banyak proyek perumahan terbaru dijadwalkan untuk pemukiman jauh di dalam Tepi Barat, “terutama di tempat-tempat yang perlu (evakuasi) oleh Israel jika terjadi kesepakatan (perdamaian) – yang berarti pemerintah kita mencoba untuk mencegah solusi dua negara”.
Barghouti menghubungkan aktivitas permukiman yang meningkat dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2016, seorang tokoh Partai Republik yang tidak sekritis pendahulunya, dari Partai Demokrat Barack Obama, kepada Israel dalam masalah ini.
“Permukiman ini bisa saja dihentikan oleh Amerika Serikat,” katanya kepada Reuters.
Rencana pembangunan terbaru tersebut pertama kali diumumkan oleh Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman awal pekan ini.
Ketika ditanya tentang hal itu, pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Selasa bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan mengenai permukiman dan pemerintah Israel telah menjelaskan bahwa “tujuannya adalah untuk mengadopsi kebijakan mengenai permukiman, yang mempertimbangkan pendapat presiden” (antara/reuters)