BEKASI (Independensi.com)- Pemerihtan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), kini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus bertujuan untuk memotret dan merekam seluruh aktivitas usaha di Indonesia.
Kemudian, semu data dasar yang dikumpulkan berfungsi sebagai fondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Termasuk merancang program bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan menciptakan pembangunan yang tepat sasaran.
Adapun tujuan utama Sensus Ekonomi 2026, antara lain untuk penyusunan kebijakan pemerintah yang relevan, mulai dari pengembangan infrastruktur hingga stimulus ekonomi.
Pemetaan UMKM dilakukan dari skala mikro hingga menengah untuk memastikan program dukungan modal dan pembinaan usaha dapat disalurkan secara akurat.
Selama pelaksanaan Sensus Ekonomi, petugas mendatangi berbagai jenis usaha mulai dari usaha rumahan hingga perusahaan besar, untuk mengumpulkan data yang dijamin kerahasiaannya dan tidak berkaitan dengan penarikan pajak.
Terkait pelaksanaan sensus ekonomi tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi mengerahkan 2.400 orang petugas lapangan melaksanakan secara door-to-door. Tidak hanya menyasar perumahan formal dan kawasan industri, tetapi juga menyisir pemukiman non-formal di sepanjang bantaran tanggul atau tepian sawah.
Langkah ini bertujuan memperbarui basis data sosial-ekonomi makro secara menyeluruh dan mengevaluasi tren kesejahteraan warga dalam empat tahun terakhir, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi, Rengga Adhy Pratama menjelaskan, rangkaian sensus telah bergulir sejak awal Mei 2026 dengan fokus awal pada sektor korporasi dan perusahaan besar di kawasan industri.
Memasuki fase berikutnya yang dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang, prioritas pendataan bergeser pada penguatan data ekonomi domestik, khususnya rumah tangga dan para pelaku usaha mikro di wilayah Bekasi.
“Jadi ada wilayah RT dan wilayah non-RT. Wilayah non-RT itu contohnya sawah. Karena biasanya kan di sawah, apalagi kalau misalnya kita udah mulai ke daerah utara, itu kan banyak hunian ya, hunian yang di pinggir sawah, yang di pinggir tanggul gitu kan. Itu juga kita data,” ucap Rengga.
Diharapkan, melalui sensus ini, BPS akan merekam data komprehensif mulai dari profil pengelola, pendapatan riil, hingga nilai aset mereka. Bukan hanya sektor perdagangan, pihaknya juga memanfaatkan momentum ini untuk memperbarui data sektor pertanian yang terakhir kali dimutakhirkan pada tahun 2024.
Langkah ini dinilai mendesak lantaran masifnya laju alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan industri dan perumahan komersial di Kabupaten Bekasi. (jonder sihotang)
About The Author
