![]()
JAKARTA (independensi.com) – Proses pemilihan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode 2026–2030 hingga pertengahan November 2026 belum mencapai tahap penetapan rektor definitif. Kondisi tersebut menjadi perhatian sejumlah Guru Besar UPNVJ karena dinilai masih menyisakan persoalan prosedural, administrasi, dan dugaan pelanggaran etik yang perlu mendapat klarifikasi.
Guru Besar UPNVJ, Prof. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., mengatakan salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah dugaan pelanggaran kode etik serta keabsahan proses rekrutmen anggota Senat Universitas yang terlibat dalam pemilihan rektor.
“Persoalan ini perlu diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Jangan sampai proses pemilihan rektor yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum justru menyisakan persoalan keabsahan prosedur,” ujar Taufiqurrahman.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah keanggotaan Senat dari unsur dosen yang sedang menjalani tugas belajar. Menurutnya, status tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota Senat.
Persoalan ini dinilai penting karena Senat memiliki kewenangan strategis dalam pemilihan rektor. Dalam mekanisme pemilihan rektor perguruan tinggi negeri yang bersangkutan, suara Senat memiliki bobot 65 persen, sedangkan suara Menteri sebesar 35 persen.
Dalam proses pemilihan Rektor UPNVJ periode 2026–2030, terdapat empat calon yang mengikuti tahapan penyaringan, yakni Dr. Sakroni, Prof. Dr. Anter Venus selaku petahana, Prof. Dr. Memen Kustiawan, dan Prof. Dr. Abdul Halim.
Pada 30 Juli 2026, keempat calon menyampaikan visi dan misi sekaligus mengikuti pemungutan suara tahap penyaringan. Berdasarkan hasil yang disampaikan, Anter Venus memperoleh 30 suara dari total 34 suara, sedangkan Memen Kustiawan dan Abdul Halim masing-masing memperoleh dua suara. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai calon yang masuk tahap berikutnya.
Namun, hingga November 2026, proses pemilihan belum dilanjutkan sampai penetapan rektor definitif.
Penunjukan Plt. Rektor dan Kejelasan Proses Sesuai Hukum
Taufiqurrahman juga menyoroti penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah masa jabatan Rektor periode 2022–2026 berakhir pada 26 Oktober 2026.
“Penunjukan Plt. Rektor tentu merupakan tindakan administratif yang perlu dilihat berdasarkan dasar hukum dan pertimbangan kementerian. Menurutnya, penunjukan Plt. Rektor juga dapat diartikan suatu fakta bahwa proses pilrek di UPNVJ tidak baik-baik saja.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, sejumlah persoalan terkait proses pemilihan rektor telah disampaikan kepada kementerian. Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pada awal September 2026.
Pada 22 September 2026, kementerian menerbitkan surat yang menyatakan proses pemilihan rektor dapat dilanjutkan. Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa proses tersebut belum sampai pada penetapan rektor definitif.
Taufiqurrahman menilai kondisi ini membutuhkan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lingkungan universitas.
Menjaga Legitimasi Pemilihan Rektor
Taufiqurrahman menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang akan menjadi Rektor UPNVJ, melainkan juga menyangkut legitimasi proses pemilihannya.
Menurutnya, pemilihan pimpinan perguruan tinggi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, integritas akademik, dan akuntabilitas kelembagaan.
Ia membandingkan perkembangan tersebut dengan dua perguruan tinggi negeri lain dalam lingkungan universitas pembangunan nasional veteran, yakni UPN Veteran Jawa Timur dan UPN Veteran Yogyakarta, yang telah melaksanakan proses pergantian kepemimpinan untuk periode berikutnya.
“Yang terpenting adalah memastikan seluruh tahapan pemilihan rektor berjalan sesuai hukum dan sesuai prinsip good government. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran etik atau cacat prosedur dalam rekrutmen anggota Senat, harus diperiksa secara objektif,” ungkap Taufiqurrahman.
“Apabila terbukti, perlu ditentukan konsekuensi hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan, seperti rekrutmen ulang anggota senat,” pungkasnya.
Dengan demikian, penyelesaian persoalan Pilrek UPNVJ diharapkan tidak hanya menghasilkan rektor definitif, tetapi juga menjamin bahwa proses pengangkatannya memiliki legitimasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh sivitas akademika. ***




