Jakarta (Independensi.com)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan logistik surat suara agar jangan sampai terjadi kekurangan surat suara di tempat-tempat pemungutan suara atau TPS.
Menurut Bambang hal tersebut perlu dilakukan pihak KPU untuk mengantisipasi kemungkinan jumlah pemilih pindahan masih terus bertambah sampai batas akhir 30 hari sebelum hari pemungutan suara.
“Karena berdasarkan laporan KPU sampai pertengahan Februari 2019 jumlah pemilih pindahan mengurus form A5 untuk dapat memilih di TPS di luar domisili warga mencapai 275.923 orang,” katanya seusai melantik ribuan kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bambang Soesatyo Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (28/02/19).
Dikatakan Bambang jika pemilih pindahan jumlahnya terus meningkat ada kekhawatiran surat suara di beberapa TPS tidak cukup. Padahal pasal 350 ayat 3 UU No.17/2017 tentang Pemilu mengatur surat suara cadangan disetiap TPS hanya dilebihkan 2 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut.
Sementara itu, tuturnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam berbagai putusannya telah menjelaskan bahwa hak pilih warga negara merupakan bagian dari hak azasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara
Selain itu putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 menjelaskan warga yang sampai hari pemilihan tidak terdaftar dalam DPT, bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP.
Oleh karena itu dia mempersilakan KPU melakukan kajian dan pendalaman terlebih dahulu untuk mengatasi kemungkinan kurangnya surat suara. “Jika dibutuhkan, usai pembukaan masa sidang DPR pada 4 Maret 2019, DPR dan KPU bisa melakukan rapat konsultasi dan rapat kerja,” tutur Bamsoet demikian biasa dia disapa.
Dia sendiri memberikan apresiasi kepada warga yang mengurus form A karena itu menunjukan antusiasme warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 cukup tinggi.
“Jika dahulu mereka cuek dan memilih Golput karena tidak mau repot mengurus form A5, sekarang justru warga sudah menyadari menggunakan hak pilih adalah bagian dari perjuangan menata masa depan bangsa,” tuturnya.
Dikatakannya banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS tempat mereka terdaftar. “Entah karena pekerjaan, menempuh pendidikan, atau bisa juga karena ada urusan lain di luar daerah.”(M Juhriyadi)