JAKARTA (Independensi.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meraih penghargaan sebagai lembaga nonstruktural terinformatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). KPU memperoleh nilai 97,84 dan menempati peringkat pertama dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang berlangsung di Bidakara Hotel, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dalam kualifikasi lembaga nonstruktural, KPU dinilai paling informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Penilaian dilakukan secara objektif oleh KIP terhadap tata kelola informasi dan pelayanan publik badan publik sepanjang 2025.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan apresiasinya atas capaian tersebut. Menurut dia, penghargaan itu merupakan hasil kerja seluruh jajaran KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“KPU bersyukur atas capaian ini dan berharap dapat mempertahankannya,” kata Afifuddin dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Ia menegaskan, KPU berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan informasi yang terbuka dan mudah diakses publik.
Seluruh jajaran KPU di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota diminta untuk menjaga standar pelayanan informasi yang telah dibangun.
“KPU senantiasa terbuka dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat,” ujar Afifuddin.
Dalam daftar lembaga nonstruktural terinformatif, posisi KPU disusul oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan nilai 97,70 dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan nilai 97,07.
Selain itu, sejumlah lembaga lain seperti Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi juga masuk dalam jajaran lembaga dengan tingkat keterbukaan informasi tinggi.
Capaian tersebut memperkuat posisi KPU sebagai badan publik yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
About The Author
