JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendapingi Presiden Jokowi membuka kegiatan sertifikasi serentak di 7 kota di Indonesia dengan jumlah peserta 9.700 orang tenaga kerja konstruksi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.
Saat Setelah mendamping Presiden Menteri Basuki mengatakan Kepada awak media , para peserta sertifikasi akan mengikuti ujian kompetensi setelah sebelumnya mendapatkan pelatihan selama dua hari. Setelah bersertifikat, para tenaga kerja konstruksi ini mendapatkan manfaatnya antara lain pengakuan dan perlindungan hukum atas profesinya, besaran gaji atau upah yang lebih besar dari mereka yang belum bersertifikat serta mendapatkan jaminan asuransi kesehatan.
“Dalam kerangka acuan kerja, tenaga kerja yang bekerja di PUPR harus bersertifikat dan tenaga kerja bersertifikat akan digaji sesuai standar upah (billing rate) termasuk mendapatkan asuransi. Kalau tidak ada sertifikat, biasanya asuransi tidak mau,” kata Menteri Basuki.
Adapun biaya sertifikasi tersebut besarannya mencapai Rp 3 juta per orang salah satu diantaranya untuk jasa asesor. Kementerian PUPR menargetkan tambahan tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 30 ribu orang pada akhir tahun 2017, dimana hingga awal Oktober ini sudah mencapai 24 ribu orang. Sedangkan target tahun 2018 sebanyak 20 ribu tenaga kerja konstruksi akan bersertifikat.
Sementara itu Kepala Balitbang yang juga Plt. Dirjen Bina Konstruksi Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa kegiatan sertifikasi dilakukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana pasal 70 mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja. Para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki pada kesempatan tersebut yakni Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Khalawi AH