Nasional Archives - Page 209 of 1135

09/03/2023

IPW Sebut Polda Sulsel Buat Gaduh Penegakan Hukum Kasus Helmut Hermawan dan PT CLM

JAKARTA (IndependensI.com) – Proses penegakan hukum kasus Helmut Hermawan dan PT CLM kian hari makin menciptakan kegaduhan. Terbaru Ketua Presidium

09/03/2023

Khawatir Ada Korban KDRT Lain, Korban Minta JPU Pertahankan Tuntutannya

Vonis sidang kasus KDRT di PN Denpasar. Pelaku harus dihukum berat untuk menimbulkan efek jera.

08/03/2023

Tersangka Sedang Jalani Hukuman, Tahap Dua Kasus PT Waskita Beton Precast di LP Sukamiskin

JAKARTA (Independensi.com) – Tim Jaksa penyidik pidana khusus dari Kejaksaan Agung yang mengusut kasus dugaan korupsi penyelewengan dana PT Waskita

08/03/2023

Trending Tagar “UrusanGue Asikin Indonesia”, Pengamat: Out off the Box Tembus Milenial dan Z

07/03/2023

Gus Falah : Dukungan Jepang Untuk PLN Dorong Energi Bersih

Jakarta- Anggota Komisi VII DPR-RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyatakan penjaminan pinjaman yang diperoleh PT PLN (Persero) dari Nippon

06/03/2023

Usut Dugaan Korupsi di Anak Usaha Telkom, Kejagung Periksa Tujuh Saksi

JAKARTA (Independensi.com) – Kejaksaan Agung diam-diam usut dan telah meningkatkan kasus dugaan korupsi baru di PT Graha Telkom Sigma ke

06/03/2023

Dikunjungi Erick Thohir, Kejagung Kembali akan Usut Kasus Korupsi Baru di BUMN

JAKARTA (Independensi.com) – Kejaksaan Agung melalui jaksa penyidik pidana khusus kembali akan mengusut kasus dugaan korupsi baru di tubuh Badan

06/03/2023

Kasus Helmut Hermawan, Pakar: Polisi Jangan Lakukan Kriminalisasi!

JAKARTA (IndependensI.com) – Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad berpendapat bahwa dugaan kriminalisasi yang dialami

05/03/2023

Ini Berkah Penundaan Pemilu

GUSTI ALLAH BOTEN SARE! Yang Maha Kuasa akhirnya dengan caranya sendiri menjawab doa-doa berbagai umat beragama Indonesia.

04/03/2023

Wibowo Arif: Pejabat Negara Jangan Mengajak Anarki Melawan Putusan PN Jakpus

Ajakan Menkopolhukam, Mahfud MD di media sosial untuk melawan putusan PN Jakarta Pusat yang menghukum KPU (Komisi Pemilihan Umum) atas kecurangan pada PRIMA dalam proses pendaftaran Pemilu 2024 sudah mengarah pada Anarki karena mengabaikan hukum.