JAKARTA (Independensi.cim) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bakal menekan pendapatan usaha angkutan jalan, mengingat semakin ketatnya syarat perjalanan yang
JAKARTA (Independensi.com) DPP Organda mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pemberikan vaksin kepada pengemudi angkutan umum. Sebab pengemudi angkutan umum memiliki kontak
JAKARTA (independensi.cpm) DPP Organda mempertanyakan teknis pengecekan bagi pengguna transportasi jalur darat terkait dengan peraturan pemerintah yaitu aturan keluar-masuk DKI
JAKARTA (Independensi.com) – Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberi keringanan kredit berupa penundaan cicilan bagi pemilik kendaraan bermotor dinilai tidak
JAKARTA (independensi.com) DPP Organda mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai kebijakan Toleransi Kendaraan ODOL (over dimension over loading)
JAKARTA (Independensi.com) – DPP Organda mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memutuskan bahwa taksi online atau taksi berbasis aplikasi tetap
JAKARTA (Independensi.com) – DPP Organda menilai pemerintah belum memiliki komitmen yang kuat terhadap sektor transportasi darat. Beberapa regulasi yang dikeluarkan dirasakan
JAKARTA (IndependensI.com) – Kementerian Perhubungan telah merumuskan rancangan Revisi PM 26 Tahun 2017. Hal tersebut dipaparkan Menteri Perhubungan Budi Karya