Ilustrasi. Cicilan kendaraan bermotor. (Ist)

DPP ORGANDA: Regulasi OJK Kontra Produktif Dengan Keputusan Presiden

JAKARTA (Independensi.com) – Instruksi Presiden Joko Widodo untuk memberi keringanan kredit berupa penundaan cicilan bagi pemilik kendaraan bermotor dinilai tidak dijalankan dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian Sekjen DPP Organda Ateng Aryono dalam keterangan persnya, Jumat (3/4).

Lebih jauh DPP Organda memgkaji peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit kepada warga terdampak virus corona, bahwa peraturan OJK, hanya untuk masyarakat yang mempunyai kredit kepada perbankan.

Menurut Ateng dalam hal ini tidak diatur sama sekali kredit kendaraan bermotor dari perusahaan leasing.

Ateng Aryono mencermati soal dalam peraturan ini, yang dapat menikmati restrukturisasi kredit dari bank adalah kredit mikro yang jumlahnya maksimum 10 miliar, “Anehnya ada syarat yang dimaksud adalah keringanan yang diberikan hanya kepada debitur yang terdampak virus corona atau Covid-19.” ungkapnya

Dalan peraturan itu tidak dijelaskan secara rinci maksud dar aturan tersebut. “Pertanyaan kepada OJK, bagaiaman cara membedakan mana debitur yang terdampak corona dan mana yang tidak? ” tandasnya

Dari kajian DPP Organda, hal Ini akan menimbulkan masalah kalau tidak diperjelas.

Belum lagi pengusaha angkutan darat yg memiliki kredit diatas 10 M. Sekjen DPP Organda memandang justru pengusaha angkutan yg memiliki pinjaman diatas 10 M sangat berpotensi merumahkan karyawan yg berujung PHK

Ateng juga menegaskan, hampir semua pelaku di Industri Transportasi jalan mengalami pelemahan masif akibat covid-19 ini, tidak peduli berapapun ukuran perusahaannya, besar atau kecil, Koperasi atau Perseroan, antar kota maupun perkotaan

Implikasi ini yg harus diantisipasi oleh OJK, padahal arahan presiden sudah jelas bahwa restrukturisasi untuk nenghindari PHK .

Jika benar keringanan tersebut tidak berlaku kepada debitur yang mempunyai kredit kepada perusahaan leasing, Ateng Aryono berpandangan bahwa OJK telah mengingkari instruksi presiden.

Dalam hal ini Presiden telah mengeluarkan Kepres 11/2020, yaitu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona? Artinya secara nasional presiden mengakui terjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat karena corona

Sekjen DPP Organda dengan tegas minta peraturan ini ditinjau kembali agar dikemudian hari implementasinya tidak bermasalah.