Sebagai penduduk asli, masyarakat Suku Dayak di Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam dan Federasi Malaysia, akan merasakan langsung dampak baik dan buruknya.
Himbauan sama juga disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (DPP MHADN) Drs Askiman MM dan Sekretaris Jenderal Salfius Seko, SH, MH
Federasi Malaysia harus mengkaji kembali kebijakan hak istimewa Bumiputera, yaitu etnis Melayu yang selalu dikaitkan dengan eksitensi Agama Islam sebagai agama resmi di Federasi Malaysia
Di Indonesia, selain dibentuk kepengurusan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN), dibentuk kepengurusan serupa pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Situasi politik di Sabah dan Sarawak, Federasi Malaysia, jika tidak disikapi secara arif dan bijaksana, bisa menjadi ancaman serius atas stabilitas keamanan regional Association of South East Asian Nation (Asean)
Apabila masalah ini tidak segara diperhatikan Pemerintah Republik Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam dan Federasi Malaysia, bukan mustahil suatu saat nanti ada gerakan kolektif Suku Dayak sebagai penduduk asli Pulau Borneo