Dayak di antara Ancaman China dan Amerika Serikat

Oleh Aju

JAKARTA (Independensi.com)  – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019, didasarkan aspek geopolitik, menempatkan Suku Dayak sebagai penduduk asli di Pulau Kalimantan/Borneo berada di tengah ancaman hegemoni antara China dan Amerika Serikat, di dalam perebutan kepemilikan Laut China Selatan.

Karena perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam, serta Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia di Borneo, berhadapan langsung dengan Laut China Selatan.

Sebagai penduduk asli, masyarakat Suku Dayak di Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam dan Federasi Malaysia, akan merasakan langsung dampak baik dan buruknya.

Di satu sisi masyarakat Suku Dayak merasakan dampak positif pertumbuhan ekonomi, karena baik China dan Amerika Serikat (bersama tiga sekutunya, yaitu Australia, India dan Jepang) berlomba-lomba melakukan investasi di Pulau Borneo, dalam upaya menarik simpati Indonesia, Kerajaan Brunei Darussalam dan Federasi Malaysia.

Namun di sisi lain, Suku Dayak di tiga negara ini, pula, akan merasakan dampak buruk, apabila pecah konflik bersenjata antara China melawan kekuatan Amerika Serikat (ditambah India, Australia dan Jepang).

Dari sekian negara yang mengklaim kepemilikan terhadap Laut China Selatan di Asia Tenggara, Republik Indonesia tidak melibatkan diri. Karena aspek inilah, maka pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, justru menguntungkan China, karena netralitas Indonesia.

Posisi Taiwan

Sementara negara Taiwan, Filipina, Vietnam, Federasi Malaysia, dan Kerajaan Brunei Darussalam telah mengundang keterlibatan Amerikat Serikat dan sekutunya, untuk berhadap-hadapan dengan China di dalam konflik perebutan Perairan Laut China Selatan.

Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, otomatis Kalimantan menjadi pusat keseimbangan (episentrum) antara dua kekuatan yang saling berhadap-hadapan (bandingkan Hendrajit: 2018).

IKN dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, menguntungkan China sebagai konsistensi netralitas Indonesia. Sementara dalam sejarah sebagai dampak pergolakan politik di Asia Tenggara, Indonesia bukan bagian penandatangan Five Power Defence Arrangements (FPDA).

FPDA susunan lima kekuatan pertahanan, adalah hubungan pertahanan melalui rangkaian persetujuan multilateral antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura (kesemunya anggota persemakmuran Inggris) yang ditandatangani tahun 1971, dengan kelima negara akan saling membantu jika terdapat serangan dari luar terhadap Malaysia atau Singapura.

Tidak ada komitmen secara khusus untuk melakukan campur tangan secara militer. Tapi intinya, apabila Malaysia dan Singapura, mendapat serangan militer dari negara lain, maka Inggris, Australia dan Selandia Baru, otomatis membantu.

Di belakang FPDA, ini, sudah barang tentu ada Amerika Serikat. Susunan ini tidak mengacu pada Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE (A.M. Hendropriyono, 2013).

Latar belakang keberadaan FPDA, karena Indonesia pernah berkonfrontasi dengan Malaysia, 1964 – 1966, sebagai bentuk protes Presiden Soekarno sehubungan Inggris memaksakan Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia, 16 September 1963.

FPDA pada dasarnya lebih kepada mengantisipasi agresifitas militer Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura.

Di dalam FPDA disebutkan, penegakan hak ZEE suatu negara adalah masalah bagi negara tersebut, suatu negara dapat meminta bantuan negara lain dalam melakukannya.

Terikat dengan FPDA inilah yang mendasari Malaysia, mengundang keterlibatan Amerika Serikat, berhadapan dengan China di dalam konflik perebutan kepemilikan di Laut China Selatan.

FPDA didirikan setelah penghentian jaminan pertahanan Inggris atas Malaysia dan Singapura di bawah Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya, sebagai hasil dari keputusannya pada tahun 1967 untuk menarik pasukannya di sebelah timur Suez.

Di bawah FPDA, lima ‘kekuatan’ (Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura) akan berkonsultasi satu sama lain “dengan segera” dalam kondisi atau ancaman serangan bersenjata terhadap salah satu dari kelima negara untuk tujuan memutuskan tindakan apa yang harus diambil secara bersama atau secara terpisah sebagai tanggapan (Defence.gov.au, Selasa, 4 Juli 2000).

FPDA menyediakan kerja sama pertahanan antara kelima negara, membangun Sistem Pertahanan Udara Terpadu, Integrated Air Defence System, (IADS) untuk Semenanjung Malaysia dan Singapura yang berbasis di pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) Butterworth di bawah komando seorang Wakil Marsekal Udara Australia (bintang dua).

Pangkalan Butterworth, yang dahulu berada di bawah kendali Angkatan Udara Australia hingga tahun 1988, kini dijalankan TUDM, namun menjadi tuan rumah detasemen pesawat dan personel yang bergiliran dari kelima negara.

Pertahanan Wilayah Terpadu

Pada tahun 1981, kelima negara mengadakan latihan tahunan angkatan darat dan laut pertama. Sejak tahun 1997, latihan angkatan laut dan udara telah digabungkan.

Pada tahun 2001, IADS disusun ulang menjadi Markas Sistem Pertahanan Wilayah Terpadu, Headquarters Integrated Area Defence System (HQ IADS), saat ini memiliki personil dari ketiga cabang angkatan bersenjata, dan mengkoordinasikan latihan angkatan laut dan udara tahunan.

Konferensi Kepala Pertahanan FPDA bertempat di Malaysia atau Singapura, dan merupakan forum militer profesional tertinggi FPDA dan berfungsi sebagai forum yang penting untuk dialog dan pertukaran pandangan antar kepala pertahanan. Ada pula Pertemuan Tingkat Menteri FPDA.

John Colinton Moore, Menteri Pertahanan Australia (1988 – 2001) mengatakan, “Sebagai kerangka keamanan multirateral, FPDA memiliki peran unik di Asia. FPDA memiliki manfaat strategis bagi semua negara anggota, dan dalam pandangan Australia, bagi wilayah Asia Pacifik secara keseluruhan.”

Menanggapi John Colinton Moore, Panglima tentara Diraja Malaysia, Jenderal Tan Sri Dato ‘Sri Mohd Zin Zulkiefli Bin (21 Mei 2010 – 14 Juni 2011), mengatakan, “Kami dapat membantu satu sama lain… dan bekerja sama satu sama lain.”

Dalam Buku Putih Pertahanan Selandia Baru, Juni 2016, diuraikan bahwa oleh karena Selandia Baru telah lama menjadi anggota FPDA, negaranya akan dapat “memenuhi komitmennya seandainya Malaysia atau Singapura menjadi sasaran serangan militer.”

Inggris memiliki personel dan fasilitas yang berpangkal di Malaysia dan Singapura dalam rangka mendukung FPDA, sebagai berikut: sebuah fasilitas angkatan laut di Semarang, Singapura dan karyawan di HQ IADS di Pangkalan TUDM Butterworth di Penang, Malaysia.

Di Sembawang, bertugas satu Komandan Royal Navy (yang juga menjabat sebagai Asisten Atase Pertahanan untuk Singapura), satu Kepala Petty Officer, seorang petugas Petty, dan tiga pegawai sipil Kementerian Pertahanan.

Susunan ini tetap konstan selama 10 tahun terakhir. Di Kantor Pusat IADS, terdapat salah satu komandan sayap (wing commander), satu pimpinan skuadron, satu letnan komandan, satu mayor, dan satu pangkat lainnya (Defence.gov.au, Selasa, 4 Juli 2000).

Konsep China dan Amerika Serikat

Di dalam membendung keserakahan China, dalam semangat FPDA, maka Australia kemudian bergabung dengan Amerika Serikat, Jepang dan India, membentuk konsep Official Development Assistance (ODA) untuk mempromosikan Free and Open Indo-Pacific Strategy (FOIPS) di dalam mendukung sekutunya di Asia Tenggara dalam membendung agresifitas China pada konflik perebutan Peraitan Laut China Selatan.

Pakta Pertahanan Asia Tenggara, Southeast Asia Treaty Organisation (SEATO) adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina.

SEATO resmi berdiri pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok, Thailand, 19 Februari 1955. SEATO didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lebih lanjut di Asia Tenggara.

Anggotanya SEATO terdiri dari Australia, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat.

Namun sejak 1964 kesolidan SEATO mulai goyah. Ada negara anggota yang memilih berperang sendiri, keluar dari keanggotaan, atau berhenti membayar iuran. Konferensi Penasihat Militer SEATO hanya berhenti di pertemuan ke-37 pada 20 Oktober 1972.

Kantor Perencanaan Militer dibubarkan pada 31 Januari 1974. Saat pertemuan dewan ke-20 di New York tahun 1975, mereka sepakat melucuti SEATO secara bertahap.

Sempat muncul keinginan menjadikan SEATO hanya sebagai forum diskusi antar pemerintah tentang masalah keamanan kawasan, tetapi tidak tercapai. Latihan pada 20 Februari 1976 adalah latihan gabungan terakhir SEATO.

Sampai akhirnya pada 30 Juni 1977, organisasi yang sempat dijuluki North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Asia, ini, resmi bubar ditandai dengan penutupan kantor sekretariatnya di Bangkok.

NATO sendiri didirikan di Washington, Amerika Serikat, pada 4 April 1949, bertujuan membangun kerjasama militer untuk mencegah pengaruh Union of Soviet Socialist Republik (USSR).

USSR bubar dan menjadi Federasi Rusia pada 25 Desember 1991, menandai runtuhnya ideologi sosialis komunis dunia (Buszynski, Leszek, 1983).

Bermetamorfosa

Jika ditelusuri baik FPDA, SEATO maupun NATO, baju lain dari Free and Open Indo-Pacific Strategy (FOIPS) diusung Amerika Serikat, Australia, Jepang dan India, melawan hegemoni Proyek Belt Road Initiative (BRI) China di dalam memperebutkan pengaruh kepemilikan Laut China Selatan.

Sementara Indonesia, demi menjaga netralitasnya, menyusun konsep Pembangunan Poros Maritim Dunia di dalam mengimbangi Free and Open Indo-Pacific Strategy (Australia, Amerika Serikat, Jepang dan India) dan Belt Road Initiative di Asia Tenggara.

FPDA, SEATO dan NATO, dimana sekarang bermetamorfosa menjadi Free and Open Indo-Pacific Strategy, bertujuan melawan hegemoni China dalam Proyek Belt Road Initiative. Bedanya, jika di era Perang Dingin (1945 – 1991) mengedepankan format kekuatan militer.

Di awal abad ke-21 mengedepankan konsep pembangunan bersama, baik Free and Open Indo-Pacific Strategy maupun Belt Road Initiative. Namun kekuatan militer, tetap menjadi alat di dalam berdiplomasi demi mencapai tujuan.

Masyarakat Suku Dayak pernah merasakan pahitnya diperalat kepentingan global, dampak pergolakan politik di Pulau Kalimantan/Borneo, saat terjadi operasi penumpasan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) di sepanjang perbatasan dan pedalaman Provinsi Kalimantan Barat, 1966 – 1974.

Ini semua implikasi dari Perang Dingin, 1945 – 1991, setelah Amerika Serikat memenangkan pertarungan ideologi, yaitu pengusung liberalis melawan ideologi sosialis komunis (Union of Soviet Socialist Republic) di Indonesia, lewat Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Jakarta.

G30S 1965 langkah Central Inteligence Agency Amerika Serikat (CIA AS) mengkudeta Presiden Soekarno lewat Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Soeharto. Soekarno meletakkan jabatannya pada 12 Maret 1967 dan diganti Presiden Soeharto terhitung 1 Juli 1967 hingga 21 Mei 1998 (Peter Dale Scott, 1998; John Roosa, 2008; Geoffrey B. Robinson, 2018).

Menjelang Soeharto menjadi Presiden menggantikan Soekarno, Indonesia memutuskan berdamai dengan Malaysia di Jakarta, 11 Agustus 1966. PGRS yang sebelumnya sebagai ujung tombak Indonesia selama perang dengan Malaysia, kemudian ditumpas secara militer di sepanjang perbatasan dan pedalaman Provinsi Kalimantan Barat.

Ditumpas karena PGRS tidak mau menyerahan diri. Sementara saat dilakukan penumpasan, militer Indonesia mengalami kesulitan, karena warga Tionghoa yang bermukim di pedalaman dan perbatasan dituding sebagai mata-mata dan pensuplai kebutuhan logistik PGRS.

Kodam XII/Tanjungpura

Maka kemudian dilakukan operasi intelijen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura.

Kodam XII/Tanjungpura dalam pemberitaan di Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Pontianak, mencatut nama Johanes Chrysostomus Oevaang Oeray, mantan Gubernur Kalimantan Barat (1960 – 1966), tokoh Suku Dayak, menyatakan perang terhadap PGRS.

Dampaknya muncul kemarahan meluas dan massif dari Suku Dayak di Kalimantan Barat. Mereka menggelar salah satu jenis religi Suku Dayak Kanayatn bernama Pamabakng, memanggil arwah roh leluhur.

Media pemanggilan arwah roh leluhur, berupa mangkok terbuat dari teras bambu, berisi darah ayam dan perlengkapan religi Suku Dayak lainnya, dimana kemudian dikenal dengan sebutan mangkok merah.

Kemarahan karena sebelumnya tersebar isu, sejumlah tokoh adat Suku Dayak dibunuh anggota PGRS. Ini mengakibatkan kerusuhan masif selama tiga bulan, September – Desember 1967, sehingga tidak kurang dari 8.000 (delapan ribu) etnis Tionghoa tewas (Aju: 2016, 2017).

Jika ditelusuri, kerusuhan Dayak – Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat, September – Desember 1967, bagian dari kelanjutan operasi Central Inteligence Agency Amerika Serikat (CIA AS), dengan dalih memberangus paham komunis di Indonesia.

Karena ketika itu, secara nasional di Indonesia, tengah dilakukan pembunuhan jutaan manusia tidak berdosa atas tuduhan sepihak terlibat PKI. PGRS sendiri di Provinsi Kalimantan Barat, ketika itu, identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) gaya baru yang harus ditumpas (Tanjungpura Berdjuang, 1971; Soemadi, 1973; Peter Dale Scott, 1998; John Roosa, 2008; A.M. Hendropriyono, 2013; Aju, 2017; Geoffrey B. Robinson, 2018).

Pola yang terjadi sebelum, selama dan pasca G30S 1965 di Indonesia, ada kemiripan dengan dua kekuatan besar saling berhadap-hadapan di Asia Tenggara dalam perebutan kepemilikan Laut China China Selatan di awal abad ke-21.

Terutama terutama sejak tahun 2000 sampai sekarang. Cuma peta kekuatan dua kelompok yang berhadap-hadapan memang berbeda. Apabila di era Perang Dingin, 1945 – 1991, antara Amerika Serikat dan Union of Soviet Sosialis Republic (USSR), sementara dalam konflik di Laut China Selatan di awal abad ke-21, antara Amerika Serikat dan China.

Peta kekuatan Amerika Serikat berhadap-hadapan dengan China, sebagian besar negara di Asia Tenggara bekas persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia dan Filipina, ditambah lagi Brunei Darussalam, Vietnam dan Taiwan.

Taiwan semang musuh bebuyutan China, karena sampai sekarang Taiwan masih diklaim China sebagai wilayah teritorialnya. Malah bersama Australia, Jepang dan India, kemudian berada pada kubu Amerika Serikat di dalam berebut kepemilikan Laut China Selatan.

Berangkat dari sejarahnya pula, baik Amerika Serikat maupun Inggris, tidak akan mungkin menggandeng Indonesia dalam membendung agresifitas China terhadap konflik di Laut China Selatan.

Karena Indonesia, bukan bagian dari FPDA. Malah keputusan Indonesia, memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, membuat kaget kalangan Dunia Barat dan sekutunya di Asia Tenggara.

Di samping kaget, Indonesia dinilai licik dan penuh intrik di dalam mencermati perkembangan politik di Asia Tenggara, sehingga keputusan memindahkan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, dinilai bagian dari strategi memanfaatkan momentum geopolitik, demi pertumbuhan ekonomi.

Ini pula yang membuat sejumlah pihak menilai, langkah pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur, bagian dari skema China di dalam membendung pengaruh Amerika Serikat (Hendrajit, 2018).

Pasukan religi Dayak

Karena itu, berangkat dari latarbelakang kerusuhan Tionghoa – Dayak di Provinsi Kalimantan Barat, September – Desember 1967, mesti pula diwaspadai kalangan Suku Dayak menjadi sasaran operasi intelijen antar kedua kubu, yaitu antara Amerika Serikat dan China di dalam memperebutkan pengaruhnya di Pulau Kalimantan (Borneo).

Potensi Suku Dayak bisa saja suatu saat nanti diperalat menjadi sasaran operasi intelijen, dengan memanfaatkan momentum gerakan kembali kepada karakter dan jatidiri Dayak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan.

Salah satu yang cukup kasat mata potensi sasaran operasi intelijen asing, keberadaan pasukan religi Dayak yang di Provinsinsi Kalimantan Barat disebut Pasukan Merah, karena berpakaian serba merah.

Pasukan Merah, sekarang, marak di seluruh provinsi di Kalimantan, hingga tembus ke kalangan Suku Dayak di Negara Bagian Sarawak dan Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia. Pasukan Merah menjadi fenomena sendiri di kalangan Suku Dayak di dalam mempertahankan eksistensinya di Kalimantan sejak tahun 2015.

Lihat saja reaksi meluas kalangan Suku Dayak melalui Pasukan Merah Suku Dayak, dalam menanggapi konflik perebutan hutan adat Dayak di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, antara Dayak Tomun dengan PT Sawit Mitra Lestari (SML).

Keberpihakan Polisi Republik Indonesia terhadap PT Samit Mandiri Lestari, dengan melakukan penangkapan terhadap Efendy Buhing, tokoh Adat Dayak Tomun di Laman Kinipan, Rabu, 26 Agustus 2020, kemudian dilepas lantaran mendapat kecaman meluas, Kamis, 27 Agustus 2020 (Independensi.com, Selasa, 15 Sepember 2020), dapat dijadikan salah satu contoh.

Solidaritas lintas negara di kalangan internal terhadap kasus Kinipan, membuat Suku Dayak di Negara Bagian Sarawak, menggelar demonstrasi di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Jumat, 29 Agustus 2020 (Indepenensi.com, Jumat, 29 September 2020).

Rasa solidaritas lintas negara di kalangan Suku Dayak di Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam, mesti pula dibarengi sikap waspada di lingkungan internal, supaya tidak mudah disusupi kepentingan asing, demi menciptakan instabilitas keamanan regional di Pulau Kalimantan/Borneo.

Pasukan religi Suku Dayak, ini, dikenal sangat militan, setiap kali terjadi tindak penistaan dan pelecehan terhadap jenis, sistem, simbol dan tempat religinya, sebagaimana perampasan tanah Adat Dayak di Desa Kinipan, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu, 26 Agustus 2020.

Karena di dalam religi Dayak, dengan sumber doktrin legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak, menempatkan hutan sebagai sumber dan simbol peradaban (Aju & Yulius Yohanes, 2020).

Kalangan Suku Dayak di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, mesti mewaspadai potensi penyalahgunaan pasukan religi Dayak di dalam menciptakan instabilitas keamanan regional, sebagai pintu masuk kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, di dalam merespons investasi China yang bakal terus mengalir ke Indonesia.

Atau bisa saja terjadi sebaliknya, dimana terjadi penyalahgunaan pasukan religi Dayak, karena China beranggapan, Indonesia sudah tidak lagi dalam posisi netral di dalam menghadapi konflik perebutan kepemilikan Laut China Selatan.

China simbol kekuatan dunia

Pada dasarnya, apabila tidak segera didasari, Amerika Serikat dan China, sewaktu-waktu bisa saja menciptakan instabilitas keamanan regional di Pulau Kalimantan/Borneo, dengan memperalat potensi penyalahgunaan militansi pasukan religi Dayak yang selama ini dinilai sangat militan.

China menjadi simbol kekuatan ekonomi dan teknologi inovasi dunia pada abad ke-21, menggantikan hegemoni Amerika Serikat dan Dunia Barat sepanjang abad ke-20.

Kantor Berita Nasional Federasi Rusia, berbasis di Moscow, Telegrafnoie Agentsvo Sovietskavo Soyusa (TASS) Russian News Agency, Senin, 25 Mei 2020, menurunkan berita berjudul: “World witnessing US century ceding to Asian one, says EU foreign policy chief”, mengutip Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrel.

Menurut Josep Borrel, dunia sekarang tengah menyaksikan kemunduran Amerika Serikat (AS) dan kebangkitan satu Asia. “Kita hidup di dunia tanpa pemimpin di mana Asia akan semakin penting – dalam hal ekonomi, keamanan dan teknologi.

Para analis telah lama berbicara tentang akhir dari sistem yang dipimpin Amerika Serikat dan kedatangan abad Asia. Ini sekarang terjadi di di depan mata kita,” kata Josep Borrel dalam konferensi video dengan kepala misi diplomatik di Jerman.

Meluasnya penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dapat dilihat sebagai semacam akselerator dari proses ini.

Jika abad ke-21 berubah menjadi abad Asia, karena abad ke-20 adalah abad Amerika Serikat, Covid-19 dapat dikenang sebagai titik balik dari proses ini. “Permintaan untuk kerja sama multilateral tidak pernah lebih besar,” kata Josep Borrell.

“Tetapi pasokan masih tertinggal. Ini adalah krisis besar pertama dalam beberapa dekade dimana Amerika Serikat tidak memimpin respons internasional. Mungkin mereka tidak peduli, tetapi di mana-mana kita melihat meningkatnya persaingan, terutama antara Amerika Serikat dan China.”

Persaingan Amerika Serikat dan China juga memiliki pengaruh besar, seringkali melumpuhkan pada sistem multilateral: di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Government-20 sebuah sebutan untuk 20 negara maju di dunia dimana sering disingkat G20, World Health Organization (WHO) dan di tempat lain ada lebih banyak ketidaksetujuan dan veto dan lebih sedikit perjanjian.

Terlepas dari itu, Covid-19 menunjukkan bahwa dunia menjadi lebih digital, tetapi juga lebih didorong oleh negara. Masalah siapa yang akan mengendalikan jaringan digital dan siapa yang akan menetapkan aturan dan standar akan muncula.

“Model globalisasi kami di bawah tekanan. Kami membutuhkan pendekatan yang lebih strategis untuk mengelola kerentanan dan ketergantungan,” ujar Josep Borrel, “Dan yang terakhir, risiko dunia menjadi kurang bebas, kurang sejahtera, lebih tidak setara, lebih terfragmentasi.”

Era kebangkitan Asia dari segi ekonomi dan teknologi, memang sekarang identik dengan tiga negara, yaitu China, Jepang dan Korea Selatan. Dalam seminar nasional diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa, 4 April 2017, disebutkan, kunci kemajuan ekonomi, teknologi dan politik di China, Jepang dan Korea Selatan, karena sukses melakukan akselerasi kapitalisasi modernisasi budaya di dalam pembangunan nasional.

China, Jepang, dan Korea Selatan menjadi negara maju, karena konsep pembangunan di dalam berbagai sektor, berdasarkan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang pada tiga negara itu (Bisnis.com, Selasa, 4 April 2017).

Jadi konsep pembangunan pada sebuah negara, berdasarkan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di negara itu, menjadi kunci kemajuan sebuah negara dari aspek ekonomi dan politik sebagai kebangkitan Asia pada abad ke-21 sebagaimana dilaporkan TASS Russian News Agency, Senin, 25 Mei 2020.

Dari tiga negara disebutkan ini, China, paling menonjol. China sebagai negara raksasa yang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan di dalam negeri membuat decak kagum seluruh dunia.

Banyak negara sekarang tergantung dengan China di bidang ekonomi. Utang Amerika Serikat (AS) ke China menduduki peringkat pertama, lebih besar dari utang negara mana pun ke China.

Per Juni 2017, China memegang surat utang Pemerintah Amerika Serikat senilai US$1,15 triliun atau Rp15.295 triliun, naik US$44 miliar dalam sebulan (Detik.com, Rabu, 30 Agustus 2017).

The Guardian.com, media massa berbasis di London, Inggris, Senin, 25 Mei 2020, menurunkan tulisan berjudul: “European Union, Dawn of Asian century puts pressure on EU to choose sides, says top diplomat”, mengingatkan, tentang dibutuhkan formulasi baru di dalam berdiplomasi dengan negara di Benua Asia, mengingat China berperan di dalam membantu sebagian negara di Uni Eropa dalam keterpurukan ekonomi periode 2007 – 2008.

The Guardian.com, mengutip Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrel, langkah nyata Uni Eropa di dalam menghadapi ekspansi kekuatan ekonomi dan tekonologi China, selalu terhalang sikap Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump.

Perubahan penting terjadi pada musim semi 2019, ketika, frustrasi dengan kesulitan mengakses pasar China dan khawatir dengan arahan nasionalis Presiden China, Xi Jinping, Uni Eropa menyebut China “saingan sistemik yang mempromosikan model pemerintahan alternatif” dalam sebuah makalah strategi penting.

Apabila Amerika Serikat dan sekutunya di daratan Benua Eropa menghegemoni dunia sepanjang abad ke-20, maka abad ke-21 negara yang menghegomini dunia berkat kemajuan ekonomi dan teknologi inovasi, beralih kepada China.

Beijing sendiri ingin menghentikan kemerosotan hubungan, menyatakan mulai tahun 2020 menjadi tahun Eropa dengan dua puncak besar dan banyak penandatanganan seremonial.

China juga terus mendekati Eropa timur dalam apa yang dikenal sebagai kelompok 17 + 1. Philippe Le Corre, seorang warga nonresiden di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan Covid-19 telah menjadi “game-changer” yang akhirnya mengubah persepsi orang Eropa tentang China.

“Diplomasi China menjadi bumerang. Itu tidak mengakui bantuan awal yang diberikan Eropa ke China, mungkin karena rezim merasa tidak nyaman oleh orang asing yang memberikan bantuan. Ada video palsu di Roma orang Italia menyanyikan lagu kebangsaan China. Itu sangat aneh.” **

Aju adalah Wartawan, Penulis Buku dan Sekretaria Dayak International Organization (DIO) dan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) di Pontianak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *