Reformasi DKPP seharusnya didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas lembaga dan kebutuhan penegakan etik, bukan sekadar respons terhadap perkara atau putusan tertentu.
DKPP sebagai lembaga penegak kode etik juga harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan majelis kehormatan yang permanen dan diatur dalam undang-undang.