Sidak Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Kepala Dinas Pendidikan Ali Fauzi terkait kisruh PPDB 2017. (foto:jonder sihotang)

Atasi Kisruh PPDB, Pemkot Bekasi Siap Bangun Ruangan Baru

BEKASI (IndependensI.com) – Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bekasi, membuat Wali Kota Rahmat Effendi membuat solusi. Dikatakan, bahwa aset SMA dan SMK Negeri di wilayahnya masih tercatat di neraca Pemkot Bekasi dan di bangun dari pajak warga Kota Bekasi.

Karena itu, sangat wajar jika warga Kota Bekasi sekitar sekolah harus menikmati fasilitas sekolah yang mana warga juga membayar pajak untuk pembanguman fasilitas pendidikan.

Ia mengaku pihaknya khawatir jika hal ini tidak diatasi akan ada gejolak di masyarakat, dan hal ini akan mendorong Pemkot Bekasi untuk mempertahakan aset.

“Sebagai Kepala Daerah, saya harus bertanggung jawab penuh atas kerisauan dari warga saya. Jika memang SMA sudah dikelola pemerintah provinsi, akan tetapi provinsi juga bertindak untuk warga. Jika perlu, di Kota Bekasi tambah rombongan belajar tiap sekolah. Ini sebagai solusi,” tegas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa (12/7/2017).

Hal itu diungkapkan saat mengunjungi sejumlah sekolah yang terjadi gejolak pasca PPDB online, Selasa (11/7/2017). Salah satu sekolah yang dikunjungi SMAN 10 dan SMKN 2 Kota Bekasi.

Di dua sekolah itu, Senin lalu sempat ada aksi puluhan orangtua calon sisw karena putra dan putrinya tidak diterima di sekolah tersebut. Padahal, mereka beralasan lokasi kediaman masih dalam zona wilayah sekolah tersebut, bahkan masih dalam satu lingkungan RT.

Dalam diskusinya, Gunawan, salah seorang warga menceritakan, ia warga setempat dan sudah 20 tahun tinggal lingkungan SMAN 10. Tapi anaknya tidak diterima bersekolah di SMA tersebut.

Saat itu, Wali Kota Bekasi memanggil Kepala Sekolah setempat untuk mengetahui lebih lanjut terkait banyaknya gejolak persoalan dalam penerimaan siswa baru melalui jalur PPDB online tahun 2017.

Rahmat yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi beserta jajaran Camat dan Lurah setempat menyayangkan jika pengelolaan SMAN dan SMKN di provinsi tidak dapat mengindahkan keluhan warga sekitar sekolah.

“Kita mampu jika memang butuh rombel baru. Kita akan bangun dan saya yakin kita mampu, Jangan sampai mereka sudah kasih amanat sebagai wali kota, saya cuek dengan keluhan warga saya, ” tegas Rahmat. (jonder sihotang)