Dinasti Shinawatra Tunggu Putusan

JAKARTA (IndependensI.com) – Badai terus menerpa dinasti Shinawatra. Setelah beberapa kali menghadapi kudeta dan pengadilan, keluarga penguasa Thailand itu kini menunggu putusan hakim atas mantan perdama menteri Yingluck Shinawatra.

Vonis bakal dikeluarkan pada Jumat (25/8/2017). Pengadilan Tinggi Thailand akan mengeleuarkan putusan apakah Yingluck bersalah atau tidak dalam kasus penyelewengan dana subsidi beras. Keluarga Shinawatra dituduh menggunakan uang negara untuk “membeli suara” dari masyarakat di kawasan pedesaan.

Jika terbukti bersalah, perdana menteri perempuan pertama Thailand itu bisa dihukum kurungan penjara hingga 10 tahun. Namun Yingluck kemungkinan tidak akan langsung ditahan. Dia juga masih punya kesempatan mengajukan banding.

Keluarga Shinawatra mencuat di panggung politik Thailand sejak 2001 setelah Thaksin Shinawatra menjadi perdana menteri. Thaksin mampu mengangkat perekonomian Thailand dan menjalankan program pembangunan besar-besaran untuk mengentaskan kemiskinan.

Tapi para lawan politiknya menuding Thaksin menyalahgunakan kekuasaan serta mencampuradukkan politik dan bisnis. Masyarakat miskin, yang menerima manfaat dari program Thaksin, mendukungnya. Namun kelompok elite kerajaan tidak menyukainya.

Thaksin ditumbangkan lewat kudeta militer pada 2006. Adiknya, Yingluck, berhasil mengembalikan nama Shinawatra ke posisi tertinggi di pemerintahan Thailand. Namun Yingluck pun ditumbangkan oleh kudeta serupa pada 2014.

Di depan pengadilan, Yingluck membantah semua tuduhan. Dia mengatakan hanya menjadi korban permainan politik yang keji.

Musuh-musuhnya berpendapat hukuman terhadap Yingluck belum seberapa. Keluarga Shinawatra dituding merusak kerajaan lewat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kejatuhan keluarga Shinawatra adalah akibat dari semua yang mereka lakukan di masa lalu,” kata Akanat Promphan, salah stu tokoh unjuk rasa anti-Yingluck, seperti dikutp AFP, Rabu (23/8/2017).

“putusan nanti akan menjadi pelajaran untuk pemerintahan berikutnya agar tidak memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan popularitas,” ujarnya.