JAKARTA (IndependensI.com) – Lembaga antikorupsi Transparansi Internasional merilis Indeks Persepsi Korupsi (CPI) untuk 2018, Selasa (29/1/2019). Hasilnya, Indonesia naik tujuh peringkat dari tahun sebelumnya, di tahun 2017 Indonesia menduduki ranking 96, sedangkan di tahun 2018 Indonesia berada di peringkat 89. Prestasi ini juga diikuti oleh beberapa Negara di kawasan Asia.
Namun dua negara besar yakni China dan Amerika menurun. China mengalami penurunan drastis hingga 10 tingkat dibandingkan penilaian pada 2017, yakni menjadi 87. Amerika Serikat turun 6 peringkat, dari 16 menjadi 22 pada 2018. Ini merupakan pertama kalinya AS terlepmar dari 20 besar dalam beberapa tahun terakhir.
Penilaian CPI menunjukkan semakin baik peringkat suatu negara, maka semakin kecil mereka dinilai korup oleh komunitas internasional. Transparansi Internasional memasukkan 180 negara dalam indeks ini. CPI mengukur persepsi dari para ahli tentang korupsi di sektor publik, tidak berfokus pada sektor swasta.
Hasil ini merupakan kompilasi tanggapan dari pakar keuangan dan tata kelola internasional, termasuk dari Executive Opinion Survey di World Economic Forum dan Rule of Law Index Expert Survey dari World Justice Project.
Singapura naik tiga peringkat yakni bertengger di posisi 3 pada 2018 di bawah Denmark dan Selandia Baru yang masing-masing di posisi pertama dan kedua.
Indonesia berada di peringkat 89 atau naik 7 peringkat dibandingkan tahun 2017 yang berada di posisi 96. Filipina juga menunjukkan peningkatan signifikan yakni 12 peringkat, yakni dari posisi 111 pada 2017 menjadi 99.
Malaysia dan Brunei Darussalam juga naik masing-masing satu peringkat. Posisi Malaysia pada 2018 berada di urutan 61 dan Brunei di 31.
Sementara itu Vietnam dan Thailand mengalami penurunan. Thailand berada di posisi 99 dibandingkan penilaian untuk 2017 yang berada di peringkat 96. Vietnam turun lebih banyak yakni 10 peringkat, yakni dari 107 menjadi 117.
Negara kuat Asia lainnya seperti Jepang juga mengalami kenaikan peringkat CPI yakni menjadi 18 dari sebelumnya berada di peringkat 20. Korea Selatan juga naik 6 peringkat, yakni dari 51 pada 2017 menjadi 45 pada 2018.
Negara Asia Pasifik mendaat skor rata-rata 44 dari 100 dalam upaya berkelanjutan memberantas korupsi, jauh di bawah rata-rata Uni Eropa yakni 66. Namun skor Asia Pasifik lebih tinggi dibandingkan Eropa Timur dan Asia Tengah.
“Kawasan Asia Pasifik stagnan dalam perang melawan korupsi. Ini tidak mengejutkan mengingat prevalensi lembaga demokrasi yang lemah dan kurangnya mekanisme penegakan hukum,” bunyi pernyataan Transparansi Internasional, dikutip dari South China Morning Post.
Sementara itu untuk kasus AS, Transparansi Internasional mengaitkan penurunan peringkat dengan kondisi di dalam negeri. “AS mendapat skor rendah di saat negara itu mengalami erosi norma etika di tingkat pejabat tinggi,” kata pernyataan.
Untuk kasus China, Eugene Tan, profesor di Fakultas Hukum Universitas Manajemen Singapura, menilai, penurunan peringkat China mengungkap kekhawatiran bahwa korupsi masih lazim terjadi meskipun Presiden Xi Jinping gencar mengampanyekan antikorupsi sejak berkuasa 6 tahun lalu. “’Inisiatif Belt and Roal Insiative yang masif mungkin memicu persepsi negatif tentang penghilangan korupsi,” kata dia.
Bulan lalu, Partai Komunis China menyatakan kemenangan telak dalam pertempuran membasmi korupsi, namun memperingatkan bahwa peperangan terhadp praktik rasuah ini masih sulit dan membutuhkan waktu.
Di seluruh wilayah Asia-Pasifik, Filipina merupakan negara dengan kenaikan paling tinggi yakni 12 peringkat. Namun para ahli sedikit berhati-hati dalam menyimpulkan penyebabnya.
Meskipun Filipina mengalami tonggak setelah proses hukum mantan ibu negara Imelda Marcos atas kejahatan yang dilakukan saat menjabat gubernur Manila, upaya perang terhadap korupsi di negara itu tidak sebanding dengan kenaikan peringkat.
“Upaya antikorupsi (Presiden Rodrigo Duterte) sejauh ini tidak terlalu berhasil,” kata Maria Ela Ateinza, ketua departemen ilmu politik Universitas Filipina.
Posisi Vietnam jatuh 10 peringkat, meskipun ada kampanye terus-menerus terhadap praktik korupsi.
David Aled Williams, penasihat senior di U4 Anti-Corruption Resource Center, mengatakan, negara itu telah bertindak terkait korupsi investasi asing, meskipun pengamat meragukan upaya itu menargetkan lawan politik.
Indeks menunjukkan ada beberapa titik terang dalam perang melawan korupsi di Asia Tenggara. Indonesia naik 7 peringkat dalam indeks tahun ini.
“Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dianggap salah satu badan dengan kinerja terbaik dari sejenisnya di kawasan. Mereka mengalami sukses besar dalam mengejar pejabat tingkat tingg yang korup,” kata Williams.