Jokowi – Gatot di Pilpres 2019?

IndependensI.com – Pemilihan Umum calon Presiden dan calon Wakil Presiden masih dua tahun lagi, namun secara terbuka Sekretaris Jendral DPP Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen DPP PPP) Arsul Sani telah mengemukakan bahwa ada aspirasi di internal partainya yang berkeinginan Gatot Nurmantyo sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Aspirasi itu kata Arsul, sesaat setelah Panglima TNI itu presentasi di Musyawarah Kerja partai Kaabah tersebut Juli 2017 yang lalu, yang mana Gatot diidentifikasi dengan kelompok Islam dan nasionalis religius, sedangkan Jokowi kelompok nasionalis religius, sehinggga komposisi itu dianggap pas.

Secara tak langsung, ada nuansa bahwa PPP terbuka untuk menampung purnawirawan TNI-Polri tentu termasuk Jenderal Gatot Nurmantyo bila pensiun tahun depan.
Selain PPP, secara tegas Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menyatakan siap menampung Panglima TNI bila selesai masa jabatannya sebagaimana dikemukakan Sekjen DPP Partai Nasdem Jhonny G. Plate.

Sebelumnya Partai Golkar juga menyatakan kesediaannya menerima sang jenderal, bahkan saat ini Partai pimpinan Setya Novanto itu telah mengumumkan tiga nama jenderal yang masuk ke jajaran DPP Partai Golkar, berkaitan dengan pergantian (pemecatan ?) Kordinator bidang Polhukam Yorris Raweyai.

Ada baiknya keterbukaan Arsul Sani yang terang-terangan mengemukakan ada aspirasi di internal partainya untuk menyandingkan Gatot sebagai pendamping Jokowi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat periode mendatang.

Semua haru menghormati aspirasi itu, sebab itu hak partai dan juga adalah sah mencalonkan siapa saja warga negara Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan, namanya saja wacana. Sebab belum tentu yang bersangkutan mau, atau apakah suara PPP didukung partai lain, sebab ada 10 partai dan yang terakhir apakah yang diwacanakan cocok dengan yang akan didampingi? Tetapi yang jelas, bahwa PPP tidak akan mencalonkan orang lain lagi selain Jokowi, minimal sampai saat ini.

Tentu partai lain juga memiliki program dan strategi dalam menghadapi Pilpres 2019, kemungkinan besar banyak juga pertai yang tidak sependapat dengan PPP, atau paling tidak ada juga yang berkeinginan agar sedikit tampil beda, sehingga berpura-pura tidak sependapat tapi setuju, atau sama sekali menentang.

Itulah barangkali, dengan adanya wacana yang berkembang di publik dan media tentang adanya aspirasi yang ingin mendampingkan Gatot Nurmantyo dengan Jokowi pada Pilpres 2019 sehingga apa saja yang dilakukan Gatot Nurmantyo menjadi sorotan yang begitu tajam dan perbincangan publik.

Harus diakui, bahwa Panglima TNI saat ini kelihatannya tidak seperti di waktu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bersemboyan :sedikit bicara banyak kerja”. Gatot juga beda dengan Jenderal M Jusuf yang setiap hari mengunjungi barak-barak prajuit TNI-Polri dari Sabang Sampai Merauke yang menanyakan berpa gajimu, cujkup atau tidak.

Jusuf hampir setiap bulan mengunjungi Baucau di Timtim (provinsi termuda RI waktu itu) Wamena di Irian Jaya (Papua sekarang), Morotai di utara Sulawesi dan Natuna di Riau. Beda dengan Gatot Nurmantyo yang sering pergi ke Parpol, Pesantren dan Ormas-ormas serta Kampus.

Keadaan memang sudah berbeda, kalau dulu Menhankam/Pangab di tangan satu orang, sekarang terpisah sehingga wajar saja ada perbedaan, dulu Angkatan Bersenjata RI (ABRI) yang tediri dari TNI dan Polri, sekarang sudah pisah. Sehingga dapat dimengerti apabila ada ketidak sinkronan di sana-sini.

Oleh karena itu, hendaknya para elit bangsa ini tidak “latah” mempergunjingkan hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang menimbulkan kegaduhan, ada kecenderungan menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar dan tidak berdasar fakta.

Demikian juga halnya dengan aspirasi yang berkembang yang telah dikemukakan Arsul Sani, hendaknya diapressiasi dan kalau ada yang berkeinginan lain, adalah sah dan terbuka untuk “menjual” sang bakal calon kepada publik, dan semua anak bangsa yang mau dan mampu memiliki peluang yang sama.

Dan biarlah semua tampil putra-putri terbaik untuk dipilih masyarakat yang memiliki hak piih agar pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang sedang digalakkan Pemerintahan Jokowi-JK sekarang benar-benar terlaksana untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita “sedikit bicara banyak kerja”, sebagaimana semboyan Jenderal Sudirman. (Bch)