BEKASI (IndependensI.com) —Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat kompetensi pemagangan kepada 3000 peserta pemagangan dan 97 pembimbing/mentor serta piagam penghargaan kepada perusahaan/industri sebagai penyelenggara program pemagangan yang meliputi 5 (lima) sektor, yaitu Sektor Perbankan, Manufaktur, Pariwisata/Perhotelan, Ritel dan Perikanan dan Kelautan.
Penyerahan sertifikat kompetensi pemagangan tahun 2017 kepada peserta pemagangan yang telah lulus uji kompetensi bidang tertentu secara simbolis tersebut dilakukan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Bekasi, Jawa Barat
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menilai uji kompetensi yang digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP berjalan secara fair. Dari 6.201 orang yang mengikuti uji kompetensi pemagangan, sebanyak sebanyak 5.635 orang dinyatakan kompeten.
“Jadi yang tidak lulus 566 orang. Artinya uji kompetensi ini beneran karena ada yang tidak lulus. Kalau lulus semua, saya malah curiga, beneran ga sih… Kalau ada yang tidak lulus, berarti (uji kompetensi-red) ini benmar, “ kata Presiden.
Dikatakan Presiden Jokowi saat ini pemerintah sedang berkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur karena infrastruktur merupakan hal fundamental dan sangat penting agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Anggaran pun difokuskan dan dikonsentrasikan di bidang infrastuktur.
Namun di tahun 2019, pemerintah akan fokus dan konsentrasi kepada pembangunan SDM, karena untuk menjadi Negara maju tidak bisa lagi mengandalkan SDA, melainkan kuncinya di pembangunan SDM. “Kalau SDM kita bisa up grade, bisa keluarkan dengan kompetensi, ketrampilan yang baik. “Ini lah modal kuat kita untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain dan kita miliki kemampuan untuk itu, “katanya.
Jika tahun 2017, sebanyak 5635 telah dinyatakan kompeten, Presiden mengaku telah memerintahkan Menaker Hanif untuk merancang secara serius tahun 2019 sebanyak 1,4 juta orang bisa ikut program pemagangan dan bisa memperoleh sertifikat kompetensi.
Presiden mengingatkan sertifikat kompetensi bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru merupakan awal dari perjalanan pemagang. ”Teruskan kembangkan kemampuan kalian, teruskan inovasi dan tunjukkan SDM Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain, “ katanya.
Turut hadir dalam acara penyerahan seritifikasi pemagangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sektetaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.
Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan berbeda dengan program pemagangan yang dilakukan beberapa dekade lalu, pemagangan sekarang telah dibuat sistem yang lebih baik dengan ciri sebagai berikut.
Pertama program pemagangan didisain mengacu pada jabatan kerja yang didasarkan kebutuhan industri sehingga ada link and match. Kedua program pemagangan kurikulum dan silabusnya mengacu pada standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) baik standar khusus atau standar Internasional. Ketiga komposisi program pemagangan terdiri dari 25 persen teori dan 75 persen praktek dilaksanakan sepenuhnya oleh industri.
Keempat, setelah selesai mengikuti pemagangan peserta mendapat sertifikat pemagangan dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini merupakan bentuk pengakuan dari industri terkait mengenai kompetensi pemagang sehingga ini menjadi alat mereka untuk masuk ke pasar kerja.
Kelima perusahaan penyelenggara pemagangan harus punya program, kurikilum dan silabus, sarana dan prasarana serta perencana instruktur dan pembimbing.
Menteri Hanif menambahkan pada hakekatnya, pemagangan merupakan suatu proses mendapatkan keterampilan atau kompetensi di tempat kerja dengan didampingi oleh pembimbing yang memiliki acuan program yang jelas. “Melalui pemagangan peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap mental, perilaku kerja serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga hal tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja secara mandiri, “ katanya.
Menurut Menteri Hanif kegiatan penyerahan sertifikat kompetensi pemagangan, merupakan tindak lanjut dari kegiatan deklarasi pemagangan nasional menuju Indonesia Kompeten, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016 di Karawang Industrial International City (KIIC), oleh Presiden RI, dan dihadiri sebanyak 2.648 perusahaan.
“Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan percepatan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya program pemagangan, yang dilaksanakan bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, “ kata Menaker Hanif.
Menaker Hanif juga melaporkan pihaknya program 3R (Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding) untuk 5 BBPLK, yakni Bekasi, Bandung, Serang, Medan dan Semarang. Hal ini dimaksudkan agar Balai Latihan Kerja Pemerintah lebih fokus dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja memenuhi kebutuhan pasar kerja.
“Karena sesuai arahan Presiden ke depan agar investasi SDM bisa fokus dan massiv, “ kata Menteri Hanif.
Ditambahkan Menteri Hanif, BLK rata-rata ada banyak kejuruan. Seperti di Bekasi ada 19 kejuruan, namun satu kejuruan hanya produksi 200-300 orang pertahun. “Sekarang dirubah fokus menjadi 2-3 kejuruan, tetapi produksi satu tahun 7000 orang pertahun. Ini dalam rangka untuk sediakan tenaga kerja trampil di Indonesia, “ katanya.
.