Menko Kemaritiman dan Menhub bersama Pjs Wali Kota Bekasi saat meninjau gerbang tol Bekasi Barat terkait kebijakan kendaraan ganjil genap masuk tol. (humas)

Bekasi Dukung Kebijakan Ganjil-Genap Kendaraan Masuk Tol

BEKASI (IndependensI.com)- Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Senin (5/3/2018), mengunjungi Kota Bekasi. Kunjungan terkait kebijakan kendaraan ganjil-genap yang masuk di Tol Jakarta Cikampek yang mulai diberlakukan tanggal 12 Maret 2018, mendatang.

Kedua menteri ini, disambut Pejabat sementara Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan Kepala BPTJ Bambang Prihartono.

Kebijakan pengaturan ganjil genap nomor plat mobil yang masuk Tol Jakarta- Cikampek arah Jakarta sesuai Permenhub 18 tahun 2018 tentang pengaturan lalin selama masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan Menhub Budi Karya didampingi Pjs Walikota Bekasi dan Kepala BPTJ Bambang Prihartono  penumpang Bus Transjabodetabek.

Bus Transjabodetabek disediakan sebanyak 21 unit guna melayani masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya menuju wilayah Jakarta dengan jeda keberangkatan tiap perjalanan bus sekitar 10 Menit.

Titik keberangkatan ada dua dari Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Di Bekasi Barat, Bus Transjabodetabek hadir dari Summarecon Bekasi dan Mega City. Sementara dari Bekasi Timur dari Grand Dhika City.

Titik kantong parkir juga tersedia di jalur keberangkatan dan tarif parkir flat seharga Rp 10.000 per hari dengan menukarkan tiket Transjabodetabek premium. Per orang ditarik tarif Rp 20.000 untuk Bus Transjabodetabek.

“Tadi sudah coba Bus Trasjabodetabek dan sangat nyaman. Dari analisis tim bisa memangkas waktu perjalanan sekitar 30 menit daripada naik kendaraan pribadi,” ucap Ruddy Gandakusumah di lokasi.

Pjs Walikota Bekasi Ruddy Gandakusuma dalam kesempatan itu kepada media mengatakan pihak Pemkot Bekasi siap mensuport program kebijakan ini agar berjalan sukses.  “Pada prinsipnya kami siap mendukung dan koordinasi forum pimpinan daerah juga terus dilakukan,” ucap Ruddy.

Sebelumnya  katanya,  telah dilakukan rapat koordinasi instansi terkait seperti Dinshub, Satpol PP, Dinas Binamarga dan instansi vertikal seperti TNI, Polri dan pihak pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Ditanya mengenai antisipasi yang dilakukan Pemkot Bekasi bila terjadi kemacetan di jalur arteri dalam kota Bekasi, Ruddy menyatakan kesiapannya.  “Ini sudah ada pengaturannya dan menjadi tugas Pemkot Bekasi dibantu Satlantas pengamanan jalur alternatif arteri,” ucap Ruddy.

Dengan diberlakukan ganjil-genap, Pemkot Bekasi siap menambah sejumlah personil di lapangkan dan petunjuk jalur bagi warga. Jalur alternatif menuju Jakarta via Kota Bekasi diantaranya melalui Jalan KH Noer Ali Kalimalang, Jalan Sultan Agung, Jalan Bintara Raya, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jalan Komsen Jati Asih dan Jalan Pondok Gede.

“Dishub akan dibantu Satpol PP kalau perlu aparatur di wilayah dan instansi juga turun bisa hingga seminggu atau dua minggu pasca diberlakukan kebijakan ini,” ujar Ruddy. (adv/humas/jon)